Tekanan krisis energi global mulai dirasakan di dalam negeri. Kenaikan harga energi dunia yang dipicu eskalasi geopolitik dinilai berpotensi mengganggu stabilitas fiskal sekaligus menekan daya beli masyarakat. Dalam situasi tersebut, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mengusulkan pembentukan Gerakan Nasional Hemat Energi sebagai langkah antisipasi terhadap guncangan ekonomi global.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anggawira menilai pendekatan konvensional yang bertumpu pada sisi pasokan tidak lagi memadai. Menurutnya, pengendalian konsumsi energi justru menjadi kunci dalam kondisi krisis.
HIPMI menyoroti risiko lonjakan harga minyak dunia yang dinilai berpotensi melampaui asumsi APBN. Di saat yang sama, tekanan nilai tukar rupiah yang disebut berada di kisaran Rp17.000 per dolar AS dikhawatirkan dapat memperlebar beban subsidi energi. Kondisi itu, menurut HIPMI, dapat memicu efek berantai berupa meningkatnya tekanan inflasi yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat.
Organisasi ini menilai kampanye hemat energi selama ini masih berjalan parsial dan belum terkoordinasi secara nasional. Padahal, skala tantangan yang dihadapi dinilai membutuhkan pendekatan lintas sektor yang lebih terstruktur, melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Dalam konsep yang ditawarkan, gerakan hemat energi tidak hanya berupa kampanye publik. HIPMI juga mendorong pengaturan konsumsi energi di sektor industri, gedung perkantoran, dan transportasi, disertai penerapan standar efisiensi energi secara bertahap. Pemanfaatan teknologi digital untuk memantau konsumsi energi secara real-time juga disebut sebagai bagian penting dari upaya tersebut.
HIPMI menegaskan dunia usaha siap berperan aktif dalam implementasi efisiensi energi. Langkah yang disiapkan antara lain peningkatan efisiensi operasional, investasi pada teknologi hemat energi, serta audit energi secara berkala. Menurut HIPMI, efisiensi bukan hanya soal penghematan biaya, tetapi juga strategi untuk memperkuat daya saing di tengah tekanan global.
Agar gerakan tersebut tidak berhenti sebagai wacana, HIPMI mendesak pemerintah menghadirkan kebijakan konkret. Usulan yang disampaikan mencakup pemberian insentif fiskal bagi pelaku usaha yang melakukan efisiensi, penyusunan peta jalan nasional hemat energi, serta penguatan regulasi dan digitalisasi sistem energi. Keterlibatan sektor swasta secara aktif dinilai penting untuk memastikan implementasi berjalan efektif di lapangan.
Di tengah ancaman krisis, HIPMI juga menilai terdapat peluang untuk memperkuat kedaulatan energi nasional melalui efisiensi. Menurut organisasi ini, hemat energi dipandang bukan hanya respons jangka pendek, tetapi investasi strategis bagi masa depan ekonomi Indonesia.
