Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mengusulkan peluncuran Gerakan Nasional Hemat Energi di tengah konflik di kawasan Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Inisiatif ini dinilai penting untuk menghadapi tekanan krisis energi global yang kian meningkat.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, mengatakan dinamika geopolitik global, khususnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, telah memicu lonjakan harga energi dunia. Menurutnya, situasi tersebut berpotensi menekan stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan beban subsidi energi, hingga memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sudah saatnya Indonesia memiliki Gerakan Nasional Hemat Energi yang terstruktur, terukur, dan masif. Ini bukan lagi sekadar imbauan, tetapi harus menjadi strategi nasional dalam menjaga ketahanan ekonomi dan energi kita,” ujar Anggawira di Jakarta, Kamis (27/3/2026).
Anggawira menilai sejumlah negara telah mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi krisis energi. Ia mencontohkan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. yang menetapkan status darurat energi nasional untuk mengantisipasi gangguan pasokan bahan bakar global.
HIPMI juga menyoroti kebijakan energi di Indonesia yang dinilai masih terlalu berfokus pada sisi suplai, sementara pengelolaan konsumsi energi belum menjadi perhatian utama. Dalam situasi krisis, pengendalian konsumsi energi atau demand side management disebut sebagai langkah paling cepat dan efektif untuk meredam tekanan.
“Ini perlu diorkestrasi secara nasional. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pasokan, tetapi juga harus mengendalikan konsumsi,” tegasnya.
Dalam usulan tersebut, HIPMI mendorong agar Gerakan Nasional Hemat Energi dikemas sebagai program lintas sektor yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Sejumlah langkah konkret yang disampaikan antara lain kampanye publik secara masif untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi energi, pengaturan penggunaan energi di sektor industri, gedung perkantoran, serta transportasi.
Selain itu, HIPMI menilai optimalisasi efisiensi energi di sektor produktif, penerapan standar efisiensi secara bertahap, dan pemantauan konsumsi berbasis teknologi digital juga menjadi bagian penting dari program.
“Kita harus mengubah paradigma dari konsumtif menjadi efisien. Setiap penghematan energi memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional,” kata Anggawira.
HIPMI menegaskan dunia usaha siap menjadi motor penggerak implementasi gerakan tersebut. Menurut Anggawira, efisiensi energi tidak hanya berkaitan dengan penghematan biaya, tetapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing industri nasional di tengah tekanan global.
