Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mendorong peluncuran Gerakan Nasional Hemat Energi di tengah konflik di Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda mereda. HIPMI menilai langkah tersebut diperlukan sebagai strategi kolektif untuk menghadapi tekanan krisis energi global.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, menyampaikan bahwa dinamika geopolitik global akibat perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran telah memicu lonjakan harga energi dunia. Menurutnya, kondisi itu berpotensi menekan stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan beban subsidi energi, serta memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sudah saatnya Indonesia memiliki Gerakan Nasional Hemat Energi terstruktur, terukur, dan masif. Ini bukan lagi sekadar imbauan, tetapi harus menjadi strategi nasional dalam menjaga ketahanan ekonomi dan energi kita,” kata Anggawira dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/03/2026).
Anggawira mencontohkan sejumlah negara yang telah menempuh langkah penghematan energi sebagai antisipasi. Ia menyebut Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional untuk mengantisipasi gangguan pasokan bahan bakar global pada Selasa (24/3/2026). Pada hari yang sama, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung juga meluncurkan 12 pedoman penghematan energi bagi warga untuk mengantisipasi krisis energi akibat perang tersebut.
HIPMI menilai kebijakan energi di Indonesia selama ini masih terlalu bertumpu pada sisi suplai, sementara pengelolaan konsumsi energi belum menjadi fokus utama. Padahal, dalam situasi krisis, pengendalian konsumsi atau demand side management dinilai sebagai langkah yang paling cepat dan efektif untuk meredam tekanan.
“Jadi ini perlu diorkestrasi,” ujarnya.
Menurut HIPMI, Gerakan Nasional Hemat Energi perlu dikemas sebagai program lintas sektor yang melibatkan seluruh elemen bangsa dengan pendekatan konkret dan terukur. Sejumlah pendekatan yang didorong antara lain kampanye publik secara masif untuk mengubah perilaku konsumsi energi, pengaturan konsumsi energi di sektor industri, gedung perkantoran, dan transportasi, optimalisasi penggunaan energi secara efisien di sektor produktif, penerapan standar efisiensi energi secara bertahap dan konsisten, serta pemantauan konsumsi energi berbasis teknologi digital.
“Kita harus mengubah paradigma dari konsumtif menjadi efisien. Setiap penghematan energi memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional,” kata Anggawira.
HIPMI juga menegaskan dunia usaha siap menjadi motor penggerak dalam implementasi gerakan tersebut. Menurut Anggawira, efisiensi energi tidak hanya berkaitan dengan penghematan biaya, tetapi juga bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing industri nasional di tengah tekanan global.
