Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) sekaligus Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Hery Gunardi, menyatakan industri perbankan Indonesia masih menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompleks. Meski demikian, ia menekankan perlunya strategi antisipatif untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan keberlanjutan pertumbuhan ke depan.
Pernyataan tersebut disampaikan Hery dalam forum CFO PERBANAS bertema Driving Acceleration with Accountability yang berlangsung di Jakarta, Jumat (6/3/2026). Acara ini turut dihadiri Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah, Ketua Dewan Kehormatan PERBANAS Agus Martowardojo, serta Ketua Badan Pengawas PERBANAS Kartika Wirjoatmodjo.
Dalam pemaparannya, Hery menjelaskan fundamental perbankan nasional masih solid. Ia merujuk pada pertumbuhan kredit per Januari 2026 yang mencapai 9,96% secara tahunan (YoY), meningkat dibandingkan posisi 2025 yang berada di kisaran 9,63% YoY. Pada saat yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 10,8% (YoY).
Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) disebut masih terjaga di kisaran 2,14%. Sementara itu, ketahanan permodalan industri perbankan juga dinilai kuat, tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 25,9%.
Hery mengakui sebagian indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Namun, ia menilai kewaspadaan tetap diperlukan. “Beberapa indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Namun demikian, perbankan tetap perlu waspada. Walaupun outlook industri perbankan secara umum masih cukup baik, tapi kita harus tetap antisipatif terhadap berbagai potensi risiko ke depan,” ujarnya.
Menurut Hery, ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi mendorong inflasi energi dan harga pangan, menekan daya beli masyarakat, serta memperlambat aktivitas ekonomi. Ketidakpastian tersebut juga dapat menekan kinerja sektor usaha dan berpotensi meningkatkan risiko NPL. Kondisi itu, lanjutnya, menuntut perbankan lebih selektif dalam penyaluran kredit serta memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset.
Untuk menghadapi situasi tersebut, Hery menyampaikan perlunya penguatan langkah mitigasi risiko guna menjaga stabilitas sektor keuangan. Ia memaparkan sejumlah protokol mitigasi yang perlu dipersiapkan perbankan.
Pertama, penguatan manajemen risiko melalui stress test sektoral pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada BBM. Selain itu, perbankan perlu membangun early warning system terhadap potensi pemburukan NPL, serta memperketat disiplin kredit dan menerapkan risk-based pricing.
Kedua, perbankan perlu memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menghadapi potensi volatilitas arus dana. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperkuat Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Hery menegaskan perbankan perlu memiliki bantalan arus kas yang cukup.
Ketiga, perbankan Indonesia diminta mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing. Langkah yang disorot antara lain menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging) untuk eksposur valas, serta mengelola maturity mismatch valuta asing.
Menurut Hery, langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing bagi sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, guna menjaga kelancaran aktivitas perdagangan nasional.
Sejalan dengan itu, Deputi Komisioner OJK Deden Firman Hendarsyah menyampaikan kondisi perbankan nasional masih cukup resilien, terutama dari sisi permodalan. Ia menilai industri perbankan memiliki bantalan permodalan yang kuat untuk menghadapi dinamika global.
“Demikian pula dari sisi likuiditas, kondisinya masih ample dan seluruh indikator utama berada di atas threshold minimal yang ditetapkan regulator,” pungkas Deden.
