JAKARTA — Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) sekaligus Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi menilai industri perbankan Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompleks. Meski demikian, ia menekankan perlunya strategi antisipatif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Hery dalam forum CFO PERBANAS bertema “Driving Acceleration with Accountability” di Jakarta, Jumat (6/3/2026). Acara itu turut dihadiri Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah, Ketua Dewan Kehormatan PERBANAS Agus Martowardojo, serta Ketua Badan Pengawas PERBANAS Kartika Wirjoatmodjo.
Hery memaparkan, fundamental industri perbankan nasional hingga awal 2026 masih solid. Pertumbuhan kredit per Januari 2026 tercatat 9,96 persen secara tahunan (year on year/YoY), meningkat dibandingkan posisi 2025 yang berada di kisaran 9,63 persen YoY.
Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 10,8 persen YoY. Sementara rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) terjaga di kisaran 2,14 persen. Dari sisi permodalan, Capital Adequacy Ratio (CAR) berada sekitar 25,9 persen.
“Beberapa indikator profitabilitas memang menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Namun demikian, perbankan tetap perlu waspada. Walaupun outlook industri perbankan secara umum masih cukup baik, kita harus tetap antisipatif terhadap berbagai potensi risiko ke depan,” ujar Hery.
Ia menilai ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi mendorong kenaikan inflasi energi dan harga pangan. Kondisi tersebut dapat menekan daya beli masyarakat serta memperlambat aktivitas ekonomi. Di saat yang sama, ketidakpastian ekonomi dapat memengaruhi kinerja sektor usaha dan berpotensi meningkatkan risiko kredit bermasalah.
Karena itu, Hery menekankan pentingnya perbankan lebih selektif dalam penyaluran kredit, sekaligus memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset melalui mitigasi yang terukur.
Pertama, perbankan diminta memperkuat manajemen risiko melalui pelaksanaan stress test sektoral pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, bank perlu menerapkan early warning system untuk mengantisipasi potensi kenaikan NPL, serta memperketat disiplin penyaluran kredit dengan pendekatan risk-based pricing.
Kedua, industri perbankan perlu memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menghadapi potensi volatilitas arus dana. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperkuat indikator likuiditas seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Hery menekankan perlunya bantalan arus kas yang cukup untuk menghadapi ketidakpastian pasar.
Ketiga, perbankan perlu mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif. Selain itu, bank juga didorong memperkuat strategi lindung nilai (hedging) terhadap eksposur valuta asing serta mengelola maturity mismatch pada pendanaan valas.
Hery menyatakan langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing bagi sektor-sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, agar aktivitas perdagangan nasional tetap berjalan di tengah dinamika ekonomi global.
Sejalan dengan itu, Deputi Komisioner OJK Deden Firman Hendarsyah mengatakan kondisi industri perbankan nasional saat ini masih tergolong resilien, terutama dari sisi permodalan. “Demikian pula dari sisi likuiditas, kondisinya masih ample dan seluruh indikator utama berada di atas threshold minimal yang ditetapkan regulator,” ujarnya.
