Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) yang juga Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menilai industri perbankan Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompleks. Meski demikian, ia menekankan perlunya strategi antisipatif untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan keberlanjutan pertumbuhan.
Pernyataan tersebut disampaikan Hery dalam forum CFO PERBANAS bertema “Driving Acceleration with Accountability” yang digelar di Jakarta, Jumat (6/3). Dalam paparannya, ia menyebut fundamental industri perbankan nasional hingga awal 2026 masih berada pada level solid.
Hery memaparkan pertumbuhan kredit per Januari 2026 mencapai 9,96 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), meningkat dibandingkan posisi 2025 yang berada di kisaran 9,63 persen (YoY). Pada saat yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,48 persen (YoY). Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) tercatat terjaga di kisaran 2,14 persen, sementara ketahanan permodalan tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 25,87 persen.
Meski indikator-indikator utama masih kuat, Hery mengingatkan bahwa sejumlah indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Karena itu, ia menilai kewaspadaan tetap diperlukan mengingat potensi risiko yang dapat muncul ke depan.
Menurut Hery, ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berisiko mendorong inflasi energi dan harga pangan, menekan daya beli masyarakat, serta memperlambat aktivitas ekonomi. Ketidakpastian tersebut juga dapat menekan kinerja sektor usaha dan berpotensi meningkatkan risiko NPL. Kondisi ini, lanjutnya, menuntut perbankan lebih selektif dalam penyaluran kredit, sekaligus memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset.
Untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, Hery menyampaikan sejumlah langkah mitigasi yang perlu disiapkan industri perbankan. Pertama, penguatan manajemen risiko melalui stress test sektoral pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada BBM, penerapan early warning system terhadap potensi pemburukan NPL, serta pengetatan disiplin kredit dan penerapan risk-based pricing.
Kedua, perbankan diminta memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai guna menghadapi potensi volatilitas arus dana, antara lain dengan memperkuat Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Hery menekankan pentingnya bantalan arus kas yang cukup.
Ketiga, perbankan perlu mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging) untuk eksposur valas, serta mengelola maturity mismatch valuta asing. Ia menilai langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing bagi sektor-sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, agar aktivitas perdagangan nasional tetap lancar.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Deden Firman Hendarsyah, menyampaikan penilaian bahwa kondisi perbankan nasional masih cukup resilien, terutama dari sisi permodalan.
Deden juga menyebut kondisi likuiditas perbankan masih memadai, dengan seluruh indikator utama berada di atas ambang batas minimal yang ditetapkan regulator.
