Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendesak pemerintah mengevaluasi belanja negara demi efisiensi anggaran di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia menilai pemerintah perlu berani memangkas pengeluaran yang tidak perlu dan mengalihkannya menjadi belanja yang berdampak langsung pada produktivitas masyarakat.
Menurut Hasto, prinsip pengelolaan anggaran saat krisis semestinya dimulai dari pengurangan pengeluaran yang tidak mendesak, lalu mengubahnya menjadi pengeluaran produktif. Pernyataan itu disampaikan Hasto saat ditemui di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (8/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemotongan transfer ke daerah (TKD). Ia menilai langkah itu tidak tepat sasaran. Alih-alih memotong hak daerah, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi birokrasi serta belanja modal yang dinilai tidak mendesak.
Hasto menekankan, setiap penghematan dari pos pengeluaran yang tidak perlu seharusnya dikonversi menjadi dukungan yang lebih produktif, seperti bantuan sarana produksi pertanian atau pembangunan infrastruktur kerakyatan. Ia mencontohkan bentuk intervensi pemerintah daerah yang dapat mendorong gerak ekonomi masyarakat.
Selain itu, Hasto meminta pemerintah segera memperkuat ketahanan fiskal nasional agar masyarakat tidak terus dibayangi kekhawatiran, termasuk terkait isu kenaikan harga BBM ketika terjadi gejolak energi global. Ia menilai persiapan menghadapi krisis perlu dilakukan secara progresif, termasuk dengan meninjau kembali kebijakan pemotongan anggaran di daerah.
Hasto menegaskan fokus utama pemerintah seharusnya menjaga kedaulatan pangan di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
