Lonjakan harga plastik memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan industri kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah. Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menyoroti kenaikan harga bahan kemasan yang disebut mencapai 30% hingga 100%, dengan harga eceran berada di kisaran Rp 28.000 sampai Rp 49.000 per kilogram.
Yoyok menjelaskan, kenaikan tersebut dipengaruhi terganggunya pasokan bahan baku plastik (nafta) akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Indonesia, menurutnya, masih bergantung pada impor sekitar 60% dari wilayah tersebut serta China dan Korea Selatan. Kondisi itu membuat fluktuasi harga minyak dunia dan gangguan logistik global berdampak langsung pada biaya operasional di dalam negeri.
Ia menilai UMKM menjadi pihak yang paling terpukul karena plastik bukan sekadar pembungkus, melainkan komponen biaya produksi yang menentukan daya saing. “Saat harga plastik di tingkat pasar naik hingga dua kali lipat, yang terdampak bukan hanya pedagang, melainkan ribuan pelaku usaha mikro, industri rumahan, hingga sektor ekonomi kreatif,” kata Yoyok, Senin (13/4/2026).
Menurutnya, pelaku usaha kini berada dalam posisi sulit: menaikkan harga produk dengan risiko kehilangan pembeli, atau menanggung kenaikan biaya yang membuat margin keuntungan semakin menipis. Yoyok juga menyebut dampak kenaikan biaya mulai merembet ke komoditas lain seperti minyak goreng dan kedelai, yang kemudian berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Dalam situasi tersebut, Yoyok mendesak pemerintah segera melakukan intervensi nyata dan tidak hanya berfokus pada pengendalian harga BBM. Ia menilai perlindungan terhadap ekosistem usaha kecil diperlukan agar UMKM tidak menjadi pihak pertama yang terdampak gejolak global.
“Pemerintah harus gerak cepat menyiasati kenaikan harga. Beban ekonomi ganda masyarakat harus mendapat solusi dari Pemerintah, di sinilah ujiannya,” ujarnya.
Komisi VII DPR RI menyatakan akan memantau langkah korektif pemerintah dalam menjaga stabilitas bahan penunjang produksi. Yoyok berharap negara hadir untuk memastikan sektor UMKM tetap memiliki ruang bertahan di tengah ketidakpastian situasi global.
