Harga minyak dunia kembali menembus level psikologis US$115 per barel. Kenaikan ini menjadi sinyal tekanan baru bagi perekonomian global, termasuk Indonesia yang masih bergantung pada impor energi.
Lonjakan harga dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah yang meluas hingga mengganggu jalur distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz dan Laut Merah. Di tengah situasi tersebut, risiko krisis energi dinilai semakin nyata, sementara kepastian kapan konflik berakhir belum terlihat.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai lonjakan harga minyak dapat menghantam ekonomi Indonesia dari dua sisi sekaligus, yakni pasokan dan harga. Menurutnya, penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz berpotensi mengganggu suplai global, sementara harga minyak yang melonjak memperberat tekanan bagi negara importir seperti Indonesia.
Fahmy menyebut Indonesia merupakan net importer dengan impor minyak yang besar, sekitar 1,2 juta barel per hari. Dengan harga minyak yang berada di atas US$100 per barel, ia menilai defisit pembayaran impor energi akan semakin membesar.
Ia juga mencatat tekanan terhadap nilai tukar rupiah sudah terlihat, dengan pelemahan hingga menembus Rp17 ribu per dolar AS. Kondisi ini, menurutnya, memperburuk beban pembayaran impor energi.
Dari sisi harga, Fahmy menilai kenaikan harga minyak berpotensi memicu imported inflation. Harga energi yang tinggi dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara lebih luas.
Di sisi fiskal, Fahmy melihat pemerintah menghadapi dilema. Jika harga BBM subsidi dipertahankan, beban APBN berisiko membengkak signifikan. Namun, jika harga BBM dinaikkan, dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat melalui kenaikan inflasi dan penurunan daya beli.
Ia mengingatkan, kenaikan harga kebutuhan pokok akibat inflasi berpotensi menekan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi tersebut bisa memicu persoalan sosial. Untuk menahan beban fiskal, Fahmy menyarankan pemerintah melakukan realokasi anggaran, termasuk memangkas pos belanja yang dinilai kurang prioritas.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyoroti dampak pada sektor riil, terutama manufaktur. Ia menilai margin laba pelaku usaha dapat tergerus jika biaya energi meningkat dan tidak bisa dibebankan kepada konsumen.
Selain manufaktur, Fabby juga menilai sektor transportasi dan logistik akan menghadapi tekanan besar. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi meningkatkan biaya operasional penerbangan, pelayaran, hingga distribusi barang.
Sebagai negara kepulauan, kenaikan ongkos logistik di Indonesia dinilai dapat mendorong kenaikan harga barang di berbagai daerah. Fabby menyebut biaya operasional pada layanan penerbangan, jasa pengiriman, dan kapal laut akan ikut terdampak seiring naiknya biaya energi.
