JAKARTA — Pemerintah menyiapkan langkah pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) serta membatasi pengajuan anggaran baru sebagai respons atas dinamika ekonomi global, terutama kenaikan harga minyak dunia. Kebijakan ini disebut bertujuan menjaga disiplin fiskal agar belanja negara tetap terkendali.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan selama ini masih banyak K/L yang mengajukan tambahan anggaran dalam jumlah besar. Karena itu, pemerintah akan melakukan penyesuaian, termasuk memangkas anggaran dan menahan pengajuan anggaran baru.
“Pada dasarnya kita akan memotong anggaran, saya akan batasi anggaran-anggaran yang baru, jangan diajukan lagi. Menterinya mengajukan terus, sekian puluh triliun, kita potong kalau yang itu, yang lain kita akan sesuaikan,” ujar Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Meski menyiapkan efisiensi, Purbaya menegaskan kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk menekan aktivitas ekonomi. Ia menyatakan pemerintah akan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan dampaknya terus dipantau.
“Tapi ini enggak akan sampai mempengaruhi ekonomi. Kita pastikan juga ekonomi yang terjaga baik. Itu saya monitor terus,” katanya.
Saat ini, pemerintah masih menghitung besaran efisiensi yang akan diterapkan. Salah satu skenario yang dibahas adalah pemangkasan sekitar 10% dari anggaran K/L, namun angka tersebut belum final karena masih dalam tahap diskusi dan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing kementerian.
“Kita lagi hitung, untuk semua kementerian. Tadinya kita usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen, tetapi kalau saya tawarin ke mereka, mereka bukan motong, malah nambah terus. Ya sudah saya bilang saya potong, nanti mereka sesuaikan. Tetapi persenannya kita lagi diskusikan,” ujar Purbaya.
Sebelumnya, Purbaya juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan telah meminta setiap K/L menyiapkan simulasi pemangkasan belanja, termasuk perkiraan persentase anggaran yang bisa dipotong jika kondisi fiskal menuntut penyesuaian. Langkah ini disiapkan sebagai antisipasi bila tekanan terhadap APBN meningkat seiring kenaikan harga minyak dunia.
“Kita sudah minta mereka siapkan, kira-kira berapa persen anggarannya dipotong. Nanti mereka menyesuaikan kebijakannya berdasarkan potongan dari Kementerian Keuangan,” kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (16/3/2026).
Menurut Purbaya, efisiensi anggaran menjadi opsi pertama yang dipertimbangkan apabila harga energi global terus meningkat. Kenaikan harga minyak dinilai berpotensi menambah beban subsidi energi dan belanja negara, meski ia menilai kondisi anggaran saat ini masih cukup kuat.
“Rasanya anggaran cukup bertahan. Kecuali kalau naiknya tinggi sekali,” ujarnya.
Selain efisiensi, pemerintah juga akan memaksimalkan program yang sudah tercantum dalam APBN berjalan. Sejumlah program tambahan untuk sementara ditunda agar belanja negara tetap fokus pada program yang telah dianggarkan.
Purbaya menegaskan langkah antisipasi ini tidak berarti Indonesia berada dalam kondisi krisis. Ia menyebut perekonomian nasional masih menunjukkan kinerja yang baik dan belanja pemerintah tetap berjalan, sembari pemerintah menyiapkan langkah yang dapat segera dieksekusi bila diperlukan.
“Kita tidak krisis. Ekonomi masih bagus, masih ada belanja. Tetapi kita harus menyiapkan langkah yang matang supaya ketika diperlukan bisa langsung dieksekusi,” kata Purbaya.
