Jakarta – Eskalasi konflik geopolitik global yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran mendorong lonjakan harga minyak dunia. Pemerintah mewaspadai dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, terutama potensi pelebaran defisit jika harga minyak bertahan tinggi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, tekanan harga minyak yang berpotensi memperlebar defisit APBN dapat mencapai US$ 92 per barel. Angka tersebut jauh di atas asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 yang ditetapkan US$ 70 per barel.
Menurut Purbaya, jika harga minyak rata-rata berada di level US$ 92 per barel sepanjang satu tahun, defisit APBN berisiko melebar menjadi lebih dari 3,6%. Karena itu, pemerintah menyiapkan langkah mitigasi, termasuk opsi penghematan anggaran di berbagai sektor.
Salah satu pos yang disebut berpotensi dievaluasi adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Purbaya menegaskan program tersebut tetap menjadi prioritas, namun efisiensi akan diperkuat agar belanja benar-benar tepat sasaran.
Ia menyoroti kemungkinan pemborosan pada belanja yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bergizi, seperti pengadaan kendaraan dinas atau peralatan kantor. Menurutnya, komponen belanja semacam itu perlu ditinjau kembali agar anggaran program lebih efektif.
Pemerintah menetapkan level US$ 92 per barel sebagai ambang yang perlu diwaspadai karena dampaknya dinilai paling signifikan terhadap APBN. Purbaya menyebut, apabila harga minyak berada pada skenario yang lebih rendah, yaitu US$ 72 per barel, defisit masih dinilai berada dalam batas aman dan dapat dikendalikan.
Di sisi lain, Purbaya menyatakan Indonesia memiliki pengalaman menghadapi periode harga minyak dunia yang pernah melampaui US$ 100 per barel. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran dalam merespons fluktuasi harga minyak terhadap perekonomian nasional.
Jika lonjakan harga minyak terus membebani APBN dan ruang fiskal makin terbatas, pemerintah tidak menutup kemungkinan menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Purbaya menyebut langkah itu menjadi opsi terakhir jika anggaran tidak cukup menutup selisih harga. Ia menambahkan, level harga yang dinilainya sangat tinggi berada di atas US$ 185 per barel.
Purbaya juga berpendapat lonjakan harga minyak yang ekstrem tidak akan bertahan lama. Ia menilai negara-negara produsen utama tidak akan membiarkan harga terus melambung karena dapat merusak perekonomian global. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang mengizinkan eksplorasi minyak di Alaska, serta kemungkinan negara lain seperti Venezuela kembali memasok minyak ke pasar, yang dinilai dapat membantu menurunkan harga.
Menurutnya, harga minyak yang terlalu tinggi juga berpotensi menekan daya beli masyarakat dunia, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya menurunkan permintaan minyak. Ketika permintaan turun, harga minyak dinilai akan kembali terkoreksi.
Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan menyiapkan langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas APBN. Selain penghematan anggaran dan opsi penyesuaian harga BBM, pemerintah juga berupaya meningkatkan efisiensi pengelolaan energi serta mengembangkan sumber energi alternatif.
Lonjakan harga minyak dunia dinilai menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia, terutama karena APBN sensitif terhadap perubahan harga komoditas global. Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas fiskal agar dampak gejolak harga minyak dapat ditekan.
