Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengimbau masyarakat agar tidak panik menyikapi krisis bahan bakar minyak (BBM) global yang terjadi saat ini. Ia menegaskan pemerintah pusat telah menyiapkan langkah antisipasi agar dampaknya tidak dirasakan secara signifikan oleh masyarakat.
Menurut Mohan, pemerintah pusat dan daerah terus berupaya memastikan situasi global tersebut tidak mengganggu aktivitas masyarakat di Indonesia, khususnya di Kota Mataram. Ia juga meminta warga mematuhi berbagai imbauan yang telah disampaikan pemerintah.
“Tentu tidak perlu khawatir berlebihan dan yang menjadi himbauan pemerintah itu kita harus taati juga,” kata Mohan, Sabtu (28/3/2026).
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang disarankan kepada masyarakat adalah melakukan efisiensi, termasuk dalam penggunaan bahan bakar. Selain itu, masyarakat diminta membatasi mobilitas yang tidak terlalu penting sebagai bagian dari upaya bersama menghadapi potensi kelangkaan energi.
“Membatasi mobilitas jika tidak terlalu perlu. Karena ini juga bagian kerja kita bersama disamping ikhtiar pemerintah untuk mengatasi kelangkaan energi,” ujarnya.
Mohan menyebut sejumlah negara di Asia sudah mulai merasakan dampak kelangkaan energi, yang turut memengaruhi kondisi psikologis masyarakat. Namun, ia memastikan kondisi di Kota Mataram masih normal, baik dari sisi ketersediaan BBM maupun harga yang dinilai masih stabil.
“Kita lihat pemerintah pusat bekerja keras mengamankan pasokan energy ini sehingga tidak berdampak pada kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak perlu panik berlebihan, tapi antisipasi itu perlu,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Mataram disebut tengah mengkaji kebijakan penggunaan sepeda sebagai bentuk efisiensi, terutama bagi para pejabat di lingkungan pemerintah kota. Mohan mengatakan kebijakan itu masih dalam tahap kajian dan akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada aparatur sipil negara (ASN) dan sekolah sebelum diterapkan.
“Apalagi kondisi tidak begitu menguntungkan maka kita harus mengambil kebijakan yang lebih bisa solutif,” katanya.
Meski demikian, Mohan menambahkan kebijakan penggunaan sepeda bagi pejabat belum akan diterapkan dalam waktu dekat karena pemerintah masih melihat perkembangan situasi. “Saya masih liat dulu perkembanganya,” pungkasnya.
