Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengakui Dewan Keamanan (DK) PBB berulang kali tidak mampu bertindak untuk menghentikan konflik global. Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Beirut, Sabtu, 14 Maret 2026, di akhir kunjungannya ke Lebanon.

Guterres menilai terdapat persoalan serius dalam mekanisme kerja DK PBB. Menurut dia, hambatan utama kerap muncul dari penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap.

“Kita telah menyaksikan bahwa, berulang kali, ketika kita menghadapi situasi konflik dan ketika perlu untuk menghentikan konflik tersebut, muncul veto yang tidak memungkinkan Dewan Keamanan untuk bertindak,” ujar Guterres, seperti dikutip Arab News pada Senin, 16 Maret 2026.

Selain itu, Guterres menilai struktur DK PBB tidak lagi mencerminkan kondisi dunia saat ini. Ia mengatakan lembaga tersebut masih merepresentasikan tatanan global pasca-1945.

“Dewan tersebut tidak mewakili dunia sebagaimana adanya saat ini, melainkan terjebak dalam mewakili dunia setelah tahun 1945,” katanya.

Pernyataan Guterres disampaikan di tengah memburuknya krisis kemanusiaan di Lebanon setelah eskalasi konflik antara Hezbollah dan Israel. Serangan udara besar-besaran Israel memicu pengungsian massal serta meningkatkan kekhawatiran meluasnya perang di kawasan Timur Tengah.

Guterres menegaskan rakyat Lebanon, menurutnya, tidak pernah menginginkan terseret dalam perang. Ia merujuk pada pecahnya kembali perang Hezbollah-Israel yang disebut dipicu oleh tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari.

“Rakyat Lebanon tidak memilih perang ini. Mereka terseret ke dalamnya,” ujar Guterres.

Di akhir pernyataannya, Guterres menekankan bahwa solusi militer tidak akan menyelesaikan konflik. Ia mendorong diplomasi internasional untuk menghentikan eskalasi perang.

“Tidak ada solusi militer; hanya diplomasi, dialog, dan implementasi penuh Piagam PBB dan resolusi Dewan Keamanan,” tegasnya.