Guru Besar Hubungan Internasional sekaligus pengamat studi Timur Tengah Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Siti Mutiah Setyawati, menilai rencana bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Amerika Serikat berpotensi mempersulit posisi Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik, termasuk perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.
Siti mendorong pemerintah untuk meninjau ulang langkah tersebut dengan mencermati perspektif politik luar negeri dan dinamika diplomasi global. Menurutnya, meski BoP diklaim bertujuan menciptakan perdamaian di Gaza melalui keterlibatan sejumlah negara, terdapat persoalan mendasar pada komposisi keanggotaannya.
Ia menyoroti bahwa Palestina, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam konflik, justru tidak dilibatkan dalam forum itu. “Board of Peace diklaim ingin menciptakan perdamaian di Gaza, tetapi Palestina justru tidak dilibatkan sebagai anggota sehingga sulit membayangkan bagaimana perdamaian dapat dibangun tanpa melibatkan pihak yang berkonflik,” kata Siti, dikutip dari laman UGM, Kamis, 5 Maret 2026.
Selain soal keanggotaan, Siti juga menilai struktur organisasi BoP memunculkan pertanyaan terkait tata kelola diplomasi internasional. Ia menyebut, dalam praktik umum organisasi internasional diwakili negara melalui pemerintah resmi. Namun, dalam BoP terdapat pola kepemimpinan yang dinilainya berbeda dari praktik diplomasi multilateral pada umumnya, sehingga dapat memengaruhi legitimasi forum dalam menjalankan misi perdamaian.
“Dalam hukum internasional organisasi biasanya diwakili negara, sementara dalam BoP kepemimpinan bersifat sangat personal sehingga menimbulkan pertanyaan tentang tata kelola diplomasi internasional,” ujarnya.
Siti menambahkan, keterlibatan Indonesia dalam BoP berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan dalam konflik Timur Tengah. Ia menekankan bahwa persepsi netralitas merupakan faktor penting dalam keberhasilan diplomasi perdamaian. Ketika suatu negara dipandang berada dalam blok tertentu, peluang untuk diterima sebagai mediator dinilai akan mengecil.
“Mediator harus berada dalam posisi netral, sementara ketika Indonesia masuk dalam BoP yang beranggotakan Amerika Serikat dan Israel maka akan sulit bagi pihak lain seperti Iran untuk menerima Indonesia sebagai penengah,” kata Siti.
Menurutnya, langkah diplomasi Indonesia juga perlu mempertimbangkan posisi strategis dalam konstelasi politik global. Ia menilai kapasitas diplomasi suatu negara dipengaruhi oleh posisinya dalam struktur kekuatan internasional. Karena itu, negara berkembang perlu berhati-hati saat terlibat dalam forum yang berkaitan dengan konflik besar antarkekuatan global, dengan mempertimbangkan persepsi internasional dan kemampuan memainkan peran yang kredibel dalam proses perdamaian.
