Gangguan pada jalur vital seperti Selat Hormuz memicu efek berantai pada pasokan energi global. Selat tersebut merupakan salah satu choke point terpenting bagi distribusi minyak dunia. Ketika akses kapal tanker terbatas, pasokan tersendat dan dampaknya cepat merembet dari pasar minyak ke kebijakan pemerintah, hingga kebiasaan masyarakat.

Salah satu indikator paling cepat terlihat adalah kenaikan harga minyak. Harga crude oil dan Brent dilaporkan merangkak hingga sekitar 113 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi banyak negara. Indonesia, misalnya, menetapkan asumsi harga minyak sekitar 78 dolar AS per barel dalam APBN. Lonjakan harga mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan, sekaligus memicu respons kebijakan yang beragam di berbagai negara.

Filipina menjadi contoh negara yang terdampak besar karena ketergantungan tinggi pada pasokan dari kawasan Teluk, sekitar 90 persen kebutuhan minyaknya. Pemerintah setempat menetapkan darurat energi nasional dan mengeluarkan kebijakan yang menyentuh aktivitas harian, sebagai upaya menekan konsumsi energi.

Sejumlah langkah yang ditempuh Filipina antara lain pengaturan ulang jam kerja menjadi empat hari dalam seminggu, pembatasan penggunaan perangkat elektronik—termasuk kewajiban mematikan saat jam istirahat—serta pengaturan suhu pendingin ruangan agar lebih hemat. Pemerintah menargetkan penghematan konsumsi bahan bakar pemerintah hingga seperlima dari kondisi normal. Filipina juga mempertimbangkan penghentian operasional penerbangan sebagai bagian dari strategi penghematan, sementara di masyarakat sebagian warga dilaporkan terpaksa berjalan kaki ke tempat kerja akibat keterbatasan transportasi dan tingginya biaya energi.

Bangladesh mengambil langkah berbeda namun sama drastisnya dengan menutup seluruh universitas dan memperpanjang masa libur untuk menekan konsumsi energi nasional. Kebijakan ini menunjukkan bahwa penghematan energi dapat dilakukan dengan mengurangi aktivitas sosial secara luas, termasuk di sektor pendidikan.

Korea Selatan memilih pendekatan institusional dengan membentuk badan khusus untuk mengantisipasi krisis energi. Langkah ini menekankan pentingnya kesiapan dan koordinasi lintas sektor agar respons tidak semata reaktif ketika tekanan pasokan meningkat.

Di Asia Tenggara, Vietnam menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi staf pemerintahan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar akibat mobilitas. Vietnam juga meminta bantuan pasokan energi dari Jepang dan Korea Selatan, membentuk Satgas Keamanan Energi Nasional, serta memangkas penerbangan domestik guna menekan konsumsi bahan bakar.

Respons signifikan juga terlihat di negara lain. Australia menutup sekitar 225 stasiun pengisian bahan bakar sebagai dampak gangguan pasokan. Sri Lanka memangkas konsumsi energi hingga 25 persen dan mematikan lampu serta listrik papan reklame untuk mengurangi beban energi. Myanmar menerapkan sistem ganjil-genap kendaraan untuk menekan konsumsi BBM di sektor transportasi, sedangkan Mesir menaikkan harga BBM hingga 30 persen sebagai respons terhadap kenaikan harga global.

Di tengah dinamika tersebut, Indonesia disebut menghadapi situasi dengan pendekatan yang relatif lebih terukur. Dengan asumsi harga minyak sekitar 78 dolar AS per barel dan rata-rata realisasi sejak awal tahun yang masih sekitar 68 dolar AS per barel, tekanan fiskal dinilai belum sepenuhnya terasa. Kondisi ini memberi ruang bagi pemerintah untuk mengelola dampak secara bertahap.

Meski demikian, kewaspadaan tetap ditekankan mengingat situasi global yang dinamis. Pemerintah disebut telah mengantisipasi skenario terburuk, termasuk potensi konflik di Timur Tengah. Pengalaman krisis sebelumnya, seperti perang Rusia-Ukraina pada 2022 ketika harga minyak sempat menyentuh 120 dolar AS per barel, serta ketegangan Iran-Israel pada 2024, menjadi rujukan dalam pengelolaan fiskal.

Dalam pengalaman sebelumnya, pemerintah sempat menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp80 triliun untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga energi, namun tidak seluruhnya terpakai karena realokasi dan efisiensi. Kini, pemerintah kembali menyisir anggaran dan menyiapkan ruang fiskal tambahan.

Saat ini, cadangan fiskal disebut berada di kisaran Rp60 hingga Rp80 triliun yang dapat digunakan untuk mengantisipasi kenaikan subsidi dan kompensasi energi. Pemerintah juga memasukkan skenario fiskal untuk setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel dari asumsi makro. Namun, tekanan terhadap APBN diperkirakan meningkat bila harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel hingga pertengahan tahun, yang berpotensi memicu kebutuhan penambahan subsidi energi.

Dalam pemetaan global, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan risiko rendah namun memiliki bantalan yang kuat. Artinya, meski tetap terdampak, kemampuan Indonesia untuk menyerap guncangan dinilai relatif lebih baik dibanding banyak negara lain. Namun, status tersebut dinilai bukan alasan untuk lengah, terutama bila krisis berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Krisis ini kembali menegaskan peran energi sebagai fondasi stabilitas ekonomi. Ketergantungan pada jalur distribusi seperti Selat Hormuz menjadi pengingat pentingnya diversifikasi sumber energi agar guncangan pasokan tidak terus berulang dengan dampak serupa di masa mendatang.