Pemerintah merilis data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama (Q1) 2026 sebesar 5,61% secara tahunan. Dengan dukungan data inflasi dan cadangan devisa yang dinilai terkendali, pemerintah menyatakan fundamental ekonomi tetap kuat dan daya beli masyarakat terjaga.
Namun, Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan pemerintah agar tidak cepat berpuas diri. FWK menilai tantangan ke depan masih berat, terutama karena meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang dapat memberi tekanan pada perekonomian Indonesia.
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun menyebut krisis energi global diperkirakan masih akan berlangsung relatif lama. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memunculkan risiko imported inflation serta fluktuasi nilai tukar rupiah.
“Ini pekerjaan rumah berat pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Hendry dalam Diskusi Kebangsaan di Jakarta, Rabu (6/6/2026). Diskusi itu dihadiri Koordinator FWK Raja Parlindungan Pane, sejumlah pemimpin redaksi media massa, serta wartawan senior anggota FWK.
Hendry menekankan perlunya langkah mendesak untuk membenahi sektor riil agar daya beli masyarakat tetap terjaga, selain upaya menjaga stabilitas rupiah dan ketahanan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
FWK juga mendorong pemerintah menambah alokasi anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan menyiapkan jaring pengaman sosial. Hendry menyinggung skema bantuan langsung tunai (BLT) pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai contoh. “Intinya, bagaimana rakyat punya uang belanja kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Hendry turut menyebut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) yang baru, Dudung Abdurachman, perlu aktif mengontrol pelaksanaan program-program pemerintah.
Sementara itu, Koordinator Bidang Ekonomi FWK Herry Sinamarata menilai salah satu persoalan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran adalah aspek implementasi di lapangan. Menurutnya, sejumlah program pemerintah yang dinilai baik dan berpihak kepada rakyat kerap tidak sampai kepada masyarakat.
Herry menyinggung pernyataan Kepala KSP Dudung Abdurachman yang mengakui adanya dugaan korupsi melalui praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Jika betul, ini persoalan serius bagi pelaksanaan MBG (Makan Bergizi Gratis),” kata Herry.
