Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menilai kemandirian energi nasional menjadi kebutuhan strategis di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu. Sikap ini disampaikan sebagai respons atas kondisi Indonesia yang masih bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapoksi Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita, dalam diskusi publik bertajuk “Krisis Energi Global, Momentum Wujudkan Ketahanan Energi Nasional” di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/4). Diskusi ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Anggota Dewan Energi Nasional M. Khalid Syeirazi, Director Corporate Marketing Pertamina Patra Niaga Alimuddin Wongso, serta Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Febby Timuwa.
Dalam paparannya, Ratna menyebut kebutuhan energi nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi (lifting) minyak domestik sekitar 605 ribu barel per hari. Selisih hampir 1 juta barel per hari itu harus dipenuhi melalui impor, yang menurutnya berpotensi mengancam stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat ketika harga minyak dunia bergejolak.
Ratna menilai konflik di luar negeri dapat berdampak langsung pada Indonesia melalui tekanan nilai tukar dan beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ia menyebut situasi tersebut menunjukkan kerentanan Indonesia apabila belum mandiri dalam sektor energi. Menurutnya, kondisi krisis perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat kedaulatan energi.
Untuk memperkuat fondasi energi nasional, Fraksi PKB mendorong pemerintah segera membangun cadangan energi strategis nasional (strategic petroleum reserve). Ratna menilai Indonesia selama ini baru memiliki cadangan operasional milik Pertamina, sementara negara belum memiliki buffer energi yang kuat untuk menghadapi gangguan distribusi global.
Selain itu, Ratna juga mendesak penguatan riset dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dengan melibatkan akademisi dan lembaga penelitian secara lebih masif. Ia mendorong transisi energi berbasis komunitas dengan menjadikan sekitar 80 ribu desa di Indonesia sebagai pusat kemandirian energi lokal.
Ratna menekankan pentingnya paradigma desentralisasi energi. Menurutnya, kemandirian desa melalui pemanfaatan sumber daya lokal dapat memperkuat kedaulatan energi nasional. Ia menilai transisi energi bukan sekadar perpindahan dari energi fosil ke listrik, melainkan juga proses distribusi kedaulatan energi kepada masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi PKB mengingatkan agar kebijakan distribusi BBM bersubsidi dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Pengawasan dinilai perlu diperketat agar subsidi tidak bocor ke sektor industri besar atau pertambangan.
Ratna menyatakan efisiensi subsidi energi dapat dialokasikan kembali untuk investasi infrastruktur hijau serta penciptaan lapangan kerja baru atau green jobs. Ia menegaskan politik energi harus berpihak pada rakyat dengan tujuan membangun sistem energi yang lebih mandiri, adil, dan berkelanjutan.
