Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR 1999–2024 menggelar silaturahmi dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu malam (15/3/2026). Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang ditujukan untuk membantu pemerintah merespons dinamika ekonomi global dan situasi geopolitik yang dinilai kian kompleks.
Sejumlah tokoh yang hadir dalam forum itu antara lain Bambang Soesatyo, Sufmi Dasco, Anis Matta, Fahri Hamzah, Ahmad Basarah, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Marzuki Alie, Lukman Hakim Saifuddin, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamia, Agus Hermanto, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Hajriyanto Y. Thohari, dan Achmad Dimyati Natakusumah. Menko Polkam Djamari Chaniago hadir didampingi Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI (Purn) Heri Wiranto. Anggota DPR Robert Kardinal juga disebut hadir.
Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet menjelaskan, pembahasan menyoroti sejumlah isu mendesak, mulai dari ruang fiskal negara, tata kelola komunikasi pemerintah, hingga peran Indonesia di kawasan Indo-Pasifik melalui penguatan kerja sama regional. Salah satu rekomendasi yang mengemuka adalah perlunya pemerintah mempertimbangkan kenaikan batas defisit anggaran yang selama ini dijaga di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Dalam situasi ekonomi global yang penuh tekanan, ruang fiskal yang lebih fleksibel menjadi penting agar pemerintah memiliki kemampuan merespons berbagai kebutuhan pembangunan dan perlindungan sosial secara lebih adaptif,” kata Bamsoet.
Menurutnya, ketentuan batas defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB selama ini dinilai berhasil menjaga stabilitas makroekonomi. Namun, ia menilai dinamika ekonomi global pascapandemi, konflik geopolitik, serta perlambatan ekonomi dunia menuntut pendekatan yang lebih elastis.
Dalam pemaparannya, Bamsoet menyebut pertumbuhan ekonomi global pada 2025 berada di kisaran 3 persen, sementara tekanan inflasi dan suku bunga tinggi masih membayangi banyak negara. Indonesia sendiri mencatat defisit APBN 2025 sekitar 2,3 persen dari PDB, di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang meningkat, mulai dari pembangunan infrastruktur, transisi energi, hingga penguatan ketahanan pangan.
“Jika ruang defisit diperluas secara terukur dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal, pemerintah dapat memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk mengakselerasi pembangunan. Banyak negara G20 bahkan memiliki batas defisit yang lebih longgar selama tetap menjaga kredibilitas fiskal,” ujarnya.
Selain isu fiskal, forum juga menekankan pentingnya penguatan sistem komunikasi pemerintah. Bamsoet menilai arus informasi yang berkembang cepat, terutama melalui media sosial, kerap diikuti pernyataan yang berbeda-beda dari sejumlah pejabat, sehingga memunculkan kebingungan dan ketidakpastian di masyarakat.
Ia menyebut lebih dari 212 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet dan sekitar 170 juta aktif di media sosial. Dalam ekosistem informasi yang bergerak cepat, ia menilai narasi kebijakan pemerintah perlu disampaikan secara konsisten dan kredibel agar tidak memicu spekulasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik.
“Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR mengusulkan agar pemerintah meningkatkan efektivitas juru bicara presiden yang memiliki kapasitas komunikasi publik yang kuat, mampu menjelaskan kebijakan secara terukur, serta menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat. Komunikasi negara harus satu suara, jelas, dan memberi kepastian,” tegas Bamsoet.
Forum juga menyoroti dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang dinilai semakin strategis, baik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global maupun arena persaingan pengaruh kekuatan besar dunia. Bamsoet menyebut kawasan Indo-Pasifik menyumbang lebih dari 60 persen perdagangan global dan sekitar dua pertiga pertumbuhan ekonomi dunia. Karena itu, ia menilai Indonesia perlu terus memainkan peran aktif dalam menjaga stabilitas kawasan melalui kerja sama regional yang inklusif.
“Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu motor diplomasi kawasan. Dengan memperkuat peran ASEAN dan berbagai forum regional lainnya, stabilitas Indo-Pasifik dapat terus terjaga sehingga memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan kawasan,” kata Bamsoet.
