JAKARTA — Pertemuan Forum Kebangsaan yang beranggotakan pimpinan MPR dan DPR periode 1999–2024 dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) membahas sejumlah gagasan strategis untuk memperkuat stabilitas nasional. Isu yang mengemuka mencakup kebijakan fiskal, penguatan komunikasi pemerintah, hingga dinamika geopolitik Indo-Pasifik di tengah ketidakpastian global.
Anggota DPR RI sekaligus mantan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan forum menilai tantangan ekonomi global berpotensi memengaruhi stabilitas nasional. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memiliki ruang kebijakan yang lebih adaptif, terutama dalam pengelolaan anggaran negara.
Salah satu topik yang dibahas adalah kemungkinan memberi fleksibilitas lebih besar terhadap batas defisit anggaran negara, agar pemerintah dapat merespons kebutuhan pembangunan dan perlindungan sosial secara lebih efektif.
“Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, ruang fiskal yang lebih fleksibel perlu dipertimbangkan agar pemerintah memiliki kemampuan merespons berbagai kebutuhan pembangunan secara cepat dan tepat,” ujar Bambang Soesatyo usai silaturahmi Forum Kebangsaan dengan Menko Polkam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Ahad (15/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai pimpinan MPR dan DPR, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Anis Matta, Fahri Hamzah, Ahmad Basarah, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Marzuki Alie, Lukman Hakim Saifuddin, Melani Leimena Suharli, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Hajriyanto Y. Thohari, serta Achmad Dimyati Natakusumah. Turut hadir pula Menko Polkam Djamari Chaniago, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto, serta Anggota DPR RI Robert Kardinal.
Bambang Soesatyo menjelaskan, selama ini batas defisit APBN maksimal tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) telah menjadi instrumen disiplin fiskal yang dinilai efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun, perkembangan ekonomi global pascapandemi, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia disebut menuntut pendekatan kebijakan yang lebih elastis.
Ia juga menyinggung data pertumbuhan ekonomi global pada 2025 yang berada di kisaran tiga persen, sementara tekanan inflasi dan tingginya suku bunga masih menjadi tantangan bagi banyak negara. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan pembangunan di Indonesia disebut terus meningkat, termasuk untuk infrastruktur, transisi energi, serta penguatan ketahanan pangan nasional.
“Jika ruang defisit diperluas secara terukur dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal, pemerintah akan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengakselerasi pembangunan. Banyak negara G20 memiliki batas defisit yang lebih longgar selama tetap menjaga kredibilitas fiskalnya,” kata Bambang Soesatyo.
Selain isu fiskal, Forum Kebangsaan menyoroti pentingnya memperkuat sistem komunikasi pemerintah di tengah derasnya arus informasi di ruang publik. Menurut Bambang Soesatyo, perkembangan media sosial membuat penyebaran informasi berlangsung sangat cepat, sehingga dibutuhkan komunikasi pemerintah yang lebih terkoordinasi dan konsisten.
Ia menyebut lebih dari 212 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet dan sekitar 170 juta di antaranya aktif menggunakan media sosial. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat kejelasan narasi kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.
“Forum Kebangsaan mengusulkan agar efektivitas juru bicara presiden diperkuat, sehingga mampu menjelaskan kebijakan secara jelas, konsisten, dan menenangkan masyarakat. Komunikasi negara harus satu suara agar tidak menimbulkan kebingungan publik,” ujarnya.
Dalam diskusi itu, para peserta juga membahas dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang dinilai semakin strategis bagi perekonomian dunia. Kawasan tersebut disebut menyumbang lebih dari 60 persen perdagangan global serta sekitar dua pertiga pertumbuhan ekonomi dunia.
Bambang Soesatyo menilai Indonesia memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas kawasan melalui peran aktif di berbagai forum regional, termasuk penguatan kerja sama di Asia Tenggara. “Indonesia memiliki peran strategis sebagai salah satu motor diplomasi kawasan. Dengan memperkuat kerja sama regional yang inklusif, stabilitas Indo-Pasifik dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi serta keamanan kawasan,” pungkasnya.
