Dominasi Amerika Serikat dalam sistem dunia dinilai kian memudar dan bergerak menuju tatanan multipolar. Pandangan itu mengemuka dalam diskusi geopolitik yang digelar Forum Arus Dunia bersama Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2026).
Ketua Umum GKB-NU Hery Haryanto Azumi, yang menjadi narasumber tunggal, menilai kemunduran hegemoni Amerika merupakan proses historis yang sulit dipulihkan kembali. Menurutnya, dominasi global Washington kini menghadapi berbagai kontradiksi internal yang perlahan menggerogoti fondasi kepemimpinannya.
“Hegemoni Amerika tidak hilang sepenuhnya, tetapi sedang mengalami penurunan dan akan bertransformasi dalam sistem multipolar, di mana beberapa kekuatan global baru akan hadir berdampingan,” ujar Hery.
Hery menjelaskan, puncak dominasi Amerika terjadi setelah Perang Dunia II. Saat banyak negara besar mengalami kehancuran ekonomi dan industri akibat perang, Amerika muncul sebagai kekuatan dengan kapasitas ekonomi dan industri yang relatif utuh. Keunggulan itu membuat Amerika menjadi aktor utama pembentukan tatanan dunia pasca Konferensi Yalta 1945, bersama Uni Soviet. Dalam pembagian pengaruh saat itu, Uni Soviet menguasai sekitar sepertiga dunia, sedangkan wilayah lain berada di bawah pengaruh Amerika Serikat.
Dalam periode tersebut, Amerika meluncurkan Marshall Plan untuk rekonstruksi ekonomi 16 negara Eropa Barat. Kebijakan serupa juga diterapkan di Asia Timur, termasuk Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan.
Menurut Hery, sejak akhir Perang Dunia II, geopolitik global melewati tiga fase utama. Pertama, periode 1945–1970, saat Amerika berada di puncak hegemoni. Kedua, fase 1970–2001, ketika dominasi mulai melemah dan Washington berupaya menunda dampak penurunan pengaruhnya. Ketiga, sejak 2001 hingga kini, ketika Amerika mencoba memulihkan posisi melalui kebijakan yang cenderung unilateral, namun dinilai justru mempercepat erosi kepemimpinan di panggung dunia.
“Kebiasaan bertindak unilateral membuat Amerika semakin terisolasi dan kehilangan peluang besar untuk memimpin dunia secara kolaboratif setelah runtuhnya Uni Soviet,” kata Hery, yang juga mantan Ketua Umum PMII.
Diskusi itu juga menyoroti perubahan peta kekuatan global setelah tragedi 9/11 pada 2001. Amerika Serikat kemudian meluncurkan Global War on Terrorism (GWOT) yang memicu berbagai intervensi militer dan perubahan rezim di sejumlah kawasan, dari Timur Tengah hingga Afrika Utara. Hery menilai, fokus Washington pada agenda keamanan global membuka ruang bagi kebangkitan kekuatan lain, terutama Tiongkok.
Ia menyebut momentum penting kebangkitan Beijing terjadi ketika Tiongkok bergabung dengan World Trade Organization (WTO) pada 11 Desember 2001. Sejak itu, negara tersebut dinilai memperluas pengaruh ekonomi dan geopolitiknya secara bertahap. Hery merujuk buku The Hundred-Year Marathon karya Michael Pillsbury yang menggambarkan strategi jangka panjang Tiongkok untuk menyaingi dominasi Amerika melalui langkah lintas generasi.
“Fenomena naik dan turunnya kekuatan besar adalah hukum sejarah. Tidak ada hegemoni yang bersifat permanen,” ujarnya. Meski demikian, Hery menilai kebangkitan Tiongkok tidak serta-merta menjamin lahirnya hegemon baru yang sepenuhnya menggantikan Amerika. Menurutnya, dunia kini memasuki fase transisi yang kompleks antara hegemoni lama dan kemungkinan konfigurasi kekuatan baru.
Dalam konteks transisi itu, Hery menilai Indonesia memiliki peluang strategis sebagai middle power untuk memainkan peran lebih besar dalam membentuk tatanan dunia baru. Ia menempatkan negara-negara Global South seperti Brasil, India, Afrika Selatan, dan Indonesia sebagai pihak yang memiliki posisi penting untuk menegosiasikan arah sistem dunia di tengah ketidakpastian global.
“Ketika hegemoni lama mengalami dekadensi dan hegemon baru belum sepenuhnya dipercaya, ruang bagi kekuatan menengah untuk berperan menjadi semakin terbuka,” katanya.
Hery juga menyinggung posisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama setelah keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti BRICS dan kerja sama ekonomi global lainnya. Menurutnya, Indonesia memiliki modal historis untuk memimpin solidaritas Global South, merujuk pada peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok.
“Presiden Prabowo memiliki peluang untuk memperbesar poros Global South dan menghidupkan kembali spirit kepemimpinan negara-negara Selatan,” ujar Hery.
Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik, Hery menegaskan agenda Global South bukan untuk menciptakan konflik baru, melainkan mendorong sistem dunia yang lebih adil dan seimbang. Menurutnya, peran negara-negara berkembang perlu diarahkan untuk memperkuat perdamaian global, memperluas keadilan internasional, serta membangun tatanan multipolar yang lebih manusiawi.
“Global South tidak bertujuan menghapus eksistensi negara lain atau memperdalam konflik. Tujuannya adalah mengembalikan keseimbangan dunia, menegosiasikan perdamaian, dan membangun sistem global yang lebih setara,” pungkas Hery.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, diskusi itu menutup dengan harapan publik terhadap langkah konkret Indonesia untuk kembali memainkan peran strategis sebagai penggerak solidaritas Global South di panggung dunia.
