Tenggat 2030 untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) kian dekat, sementara tantangan di kawasan Asia-Pasifik dinilai semakin kompleks. Mulai dari krisis air dan energi hingga ketimpangan di wilayah perkotaan, berbagai persoalan itu disebut membutuhkan respons yang lebih cepat dan terkoordinasi.
Dalam pembukaan 13th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) di Bangkok, Selasa (24/2/2026), para pemimpin dunia dan pakar pembangunan menyerukan percepatan aksi yang lebih radikal dan kolektif. Mereka menilai, tanpa langkah luar biasa, target SDGs berisiko tidak tercapai.
Presiden United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Lok Bahadur Thapa menekankan pentingnya implementasi Pact for the Future, yang dipahami sebagai komitmen kolektif untuk memperkuat kerja sama internasional pada isu ketahanan iklim, konektivitas, perdagangan, dan perlindungan sosial. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (26/2/2026), ia menyatakan kerja sama regional tidak mengurangi ambisi global, tetapi justru memperkuat aksi yang lebih terkoordinasi dan akuntabel.
Tantangan air dan energi
Di sektor air, akses terhadap air minum dasar dan layanan sanitasi disebut meningkat dalam satu dekade terakhir. Namun, layanan sanitasi yang dikelola secara aman masih belum merata, terutama di negara berpenghasilan rendah dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim.
Kekeringan, banjir, serta intrusi air laut juga dinilai semakin memperlemah keamanan air, termasuk di negara tanpa laut dan negara kepulauan kecil berkembang.
Sementara itu, akses listrik di Asia-Pasifik hampir mencapai tingkat universal. Meski demikian, penyediaan energi yang andal dan terjangkau masih menjadi tantangan, khususnya bagi komunitas terpencil dan pulau-pulau kecil. Upaya menjangkau “mil terakhir” jaringan energi serta menjaga keterjangkauan harga menjadi fokus penting dalam kebijakan energi di kawasan tersebut.
Urbanisasi dan ketimpangan
Percepatan urbanisasi turut menghadirkan persoalan baru. Kesenjangan digital, keterampilan yang belum memadai, serta ketidaksetaraan akses teknologi—terutama bagi penyandang disabilitas dan kelompok berpenghasilan rendah—dianggap kian mendesak. Konektivitas digital dipandang tidak cukup jika tidak disertai inklusi sosial dan kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang teknologi secara setara.
Under-Secretary-General Perserikatan Bangsa-Bangsa sekaligus Executive Secretary Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana mengingatkan bahwa melemahnya multilateralisme dapat menghambat kemajuan pembangunan berkelanjutan. Ia menekankan jaringan kemitraan global, pembiayaan, serta transfer teknologi yang telah terbangun perlu dipertahankan dan diperkuat.
Menurut Armida, Asia-Pasifik memegang peran strategis sebagai pusat teknologi dan finansial yang dapat mendorong implementasi SDGs.
Seruan keadilan dan partisipasi
Wakil Asia-Pacific People’s Forum Wannapong Yodmuang menyerukan agar pembangunan berlandaskan prinsip hak asasi manusia, kepedulian, keadilan, dan akuntabilitas. Ia menekankan pentingnya membuka ruang pengambilan keputusan bagi kelompok yang paling terdampak agar solusi dapat lahir dari komunitas itu sendiri.
Perwakilan pemuda, Michelin Sallata, juga menyoroti perlunya keterlibatan pemuda secara bermakna dan berkelanjutan dalam proses pembangunan, dengan pendekatan yang mengakui keberagaman tanpa pengecualian.
Di sela forum, ESCAP bersama Asian Development Bank dan United Nations Development Programme meluncurkan Asia-Pacific SDG Partnership Report 2026: Inclusive Urban Futures: From Inequality to Opportunity. Laporan itu mencatat sekitar 697 juta orang di Asia-Pasifik masih tinggal di kawasan kumuh, lebih dari 65 persen pekerja urban berada di sektor informal, dan 2,3 miliar orang menghirup udara yang tidak sehat.
Dokumen tersebut menyerukan tindakan segera untuk menjadikan kota lebih inklusif dan tangguh, antara lain melalui perumahan berbasis komunitas, perluasan pekerjaan layak dan perlindungan sosial bagi pekerja informal, serta perbaikan kualitas udara, pengelolaan sampah, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Pembukaan APFSD ke-13 dihadiri para pemimpin pemerintahan, ahli pembangunan, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan perwakilan pemuda. Forum ini menjadi platform untuk mempercepat implementasi SDGs di bidang air, energi, pembangunan kota, dan kemitraan, di tengah waktu yang semakin terbatas menuju 2030.
Indonesia turut mengirimkan delegasi yang dipimpin Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard.
