Tenggat 2030 untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) kian dekat, sementara tantangan di kawasan Asia-Pasifik dinilai semakin kompleks. Mulai dari krisis air dan energi hingga ketimpangan di wilayah perkotaan, berbagai persoalan tersebut mendorong seruan agar langkah percepatan dilakukan secara lebih radikal dan kolektif.
Seruan itu mengemuka dalam pembukaan 13th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) di Bangkok, Selasa (24/2/2026). Para pemimpin dunia dan pakar pembangunan menilai bahwa tanpa langkah luar biasa, target SDGs berisiko tidak tercapai.
Presiden United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Lok Bahadur Thapa menekankan pentingnya implementasi Pact for the Future, yang dipahami sebagai komitmen kolektif untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang ketahanan iklim, konektivitas, perdagangan, dan perlindungan sosial.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (26/2/2026), Thapa menyampaikan bahwa kerja sama regional tidak mengurangi ambisi global. Menurut dia, pendekatan tersebut justru dapat memperkuat aksi yang lebih terkoordinasi dan akuntabel.
Di sektor air, kemajuan tetap terlihat dalam satu dekade terakhir, termasuk meningkatnya akses terhadap air minum dasar dan layanan sanitasi. Namun, layanan sanitasi yang dikelola secara aman masih belum merata, terutama di negara berpenghasilan rendah dan wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Tekanan terhadap keamanan air juga meningkat seiring memburuknya kejadian kekeringan, banjir, serta intrusi air laut. Kondisi ini turut memengaruhi negara tanpa laut dan negara kepulauan kecil berkembang.
Di sektor energi, akses listrik di Asia-Pasifik disebut hampir mencapai tingkat universal. Meski demikian, tantangan masih tersisa dalam memastikan pasokan energi yang andal dan terjangkau, khususnya bagi komunitas terpencil dan pulau-pulau kecil.
Upaya menjangkau “mil terakhir” (last mile) jaringan energi, serta menjaga keterjangkauan harga, menjadi fokus penting dalam kebijakan energi di kawasan tersebut.
Sementara itu, percepatan urbanisasi memunculkan tantangan baru yang berkaitan dengan ketimpangan. Kesenjangan digital, keterampilan yang belum memadai, serta ketidaksetaraan akses teknologi—terutama bagi penyandang disabilitas dan kelompok berpenghasilan rendah—dinilai semakin mendesak untuk ditangani.
Dalam forum yang sama, Under-Secretary-General Perserikatan Bangsa-Bangsa sekaligus Executive Secretary Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana mengingatkan bahwa melemahnya multilateralisme dapat menghambat kemajuan pembangunan berkelanjutan.
Ia menegaskan pentingnya mempertahankan dan memperkuat jaringan kemitraan global, pembiayaan, serta transfer teknologi yang telah terbentuk. Armida juga menilai Asia-Pasifik memegang peran strategis sebagai pusat teknologi dan finansial yang dapat mendorong implementasi SDGs.
