MANILA — Filipina pada Selasa (24/3/2026) menjadi negara pertama yang menyatakan darurat energi nasional menyusul meningkatnya gangguan pasokan global yang dikaitkan dengan perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menandatangani perintah eksekutif yang secara resmi menetapkan keadaan darurat tersebut serta mengaktifkan respons nasional untuk menstabilkan pasokan energi dan melindungi perekonomian dari kenaikan biaya bahan bakar.

Dalam perintah eksekutif yang dibagikan kepada media, Marcos menyatakan darurat energi diumumkan sehubungan dengan konflik yang berlangsung di Timur Tengah dan risiko yang ditimbulkannya terhadap ketersediaan serta stabilitas pasokan energi di Filipina.

Marcos mengatakan kebijakan ini memungkinkan pemerintah mengambil langkah-langkah terkoordinasi untuk mengatasi gangguan yang berpotensi memengaruhi perekonomian negara.

Ia juga menyebut telah dibentuk sebuah komite untuk memastikan pergerakan, pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar, makanan, obat-obatan, serta barang-barang penting lainnya berjalan tertib.

Deklarasi darurat energi ini akan berlaku selama satu tahun, kecuali diperpanjang atau dicabut oleh presiden.