Genap satu bulan sejak prahara di Timur Tengah mencuat pada Sabtu, 30 Maret lalu, eskalasi saling serang antara Israel yang disokong Amerika Serikat (AS) dengan Iran dilaporkan kian meningkat. Situasi ini memunculkan kekhawatiran meluas, termasuk potensi perang terbuka di darat yang dampaknya dapat merembet jauh melampaui kawasan.
Kabar terbaru dari Pentagon menyebut kantor Departemen Perang AS telah berencana mengerahkan ribuan tentara ke Timur Tengah dengan tujuan segera mengakhiri perang dengan Iran. Seiring itu, spekulasi berkembang mengenai arah langkah tersebut—apakah untuk menekan Iran atau justru memicu respons balik dari negara yang kerap dijuluki “Negeri para Mullah” itu.
Kekhawatiran perang terbuka semakin kuat, terlebih dengan anggapan bahwa Iran tidak memiliki rekam jejak mundur dalam urusan perang. Ketegangan ini tidak hanya menimbulkan kecemasan bagi negara-negara Teluk yang bertetangga dekat dengan Iran, tetapi juga menjadi ketakutan global apabila konflik berkembang ke skala yang lebih besar. Iran juga disebut sejak lama telah bersiap, mengingat kekuatan militernya dinilai termasuk yang teratas di Timur Tengah.
Tekanan ekonomi global disebut sudah terasa sepanjang Maret. Nilai tukar berbagai mata uang dilaporkan melemah terhadap dolar AS, sementara harga emas melonjak karena investor mencari aset yang dianggap aman. Di saat yang sama, harga minyak dunia naik tajam dan dilaporkan telah melampaui US$110 per barel.
Bagi Indonesia, lonjakan harga minyak mentah menjadi persoalan besar. APBN 2026 dirancang dengan asumsi harga minyak sekitar US$70 per barel, dengan anggaran subsidi agar BBM tetap terjangkau masyarakat sebesar Rp25,1 triliun sepanjang 2026. Namun, ketika harga minyak berada di atas US$100 per barel, kebutuhan anggaran subsidi diperkirakan meningkat signifikan. Dalam hitungan kasar, tambahan dana APBN yang diperlukan untuk subsidi BBM disebut bisa melampaui Rp100 triliun.
Pertanyaan berikutnya adalah sumber pembiayaan untuk menutup kebutuhan tersebut, mengingat APBN sudah menghadapi tantangan sejak awal tahun dan kini berpotensi terbebani lagi oleh lonjakan harga minyak.
Di tingkat global, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 2,9% pada 2026, sebelum naik tipis ke 3,0% pada 2027. Untuk Indonesia, OECD memperkirakan pertumbuhan melambat ke 4,8% pada 2026 dan meningkat sedikit ke 5% pada 2027. Proyeksi 2026 itu berada di bawah target APBN 2026 yang dipatok 5,4%.
OECD menilai penurunan proyeksi pertumbuhan global terutama dipicu lonjakan harga energi dan dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. Kenaikan harga energi disebut berpotensi meningkatkan biaya produksi sekaligus menekan permintaan.
Dampak lanjutan yang dikhawatirkan adalah tekanan pada sektor industri, termasuk kemungkinan industri manufaktur mengurangi produksi. Jika berlanjut, kondisi tersebut dapat berujung pada pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK), sebuah risiko yang menjadi perhatian luas.
Meski demikian, tantangan besar dinilai tidak boleh melemahkan daya tahan masyarakat. Indonesia pernah menghadapi krisis moneter 1998 ketika nilai tukar rupiah melemah tajam dari kisaran Rp2.000 menjadi Rp15.000 per dolar AS. Walau pemulihan berlangsung relatif lama, Indonesia disebut dapat bangkit kembali mulai 2001.
Dalam konteks kondisi terkini, masyarakat diajak menjaga semangat dan pemikiran positif. Usai Lebaran dan memasuki hari pertama normalnya kembali aktivitas setelah libur panjang, muncul seruan agar publik mulai berhemat, memperkuat gotong royong, dan saling membantu menghadapi tekanan ekonomi yang berpotensi membesar.
Selain itu, dukungan juga disampaikan terhadap upaya Presiden Prabowo dalam tekad penegakan hukum agar tidak ada lagi pihak yang menggerus uang APBN di tengah perjuangan masyarakat menghadapi situasi ekonomi yang berat. Dengan spirit gotong royong, tantangan besar diyakini dapat dilalui bersama.
