Dunia usaha bergerak di tengah lanskap global yang kian rapuh seiring meluasnya konflik geopolitik, termasuk ketegangan di Timur Tengah. Situasi ini tidak hanya berdampak pada dinamika politik, tetapi juga langsung menekan perekonomian: pasokan minyak terancam, biaya energi melonjak, jalur pelayaran menjadi tidak pasti, dan rantai pasok kembali mengalami tekanan.
Gangguan pada jalur strategis seperti Selat Hormuz disebut dapat memicu ketidakstabilan perdagangan antara Asia dan Eropa serta memperlemah ketahanan rantai pasok global. Dalam kondisi seperti ini, strategi bisnis yang semata berfokus pada efisiensi biaya dan ekspansi pasar dinilai tidak lagi memadai. Perusahaan dituntut memiliki kemampuan bertahan di tengah ketidakpastian, dan kerangka ESG (environmental, social, governance) dipandang relevan sebagai pendekatan untuk menjaga keberlangsungan bisnis, bukan sekadar pelaporan keberlanjutan.
Secara konseptual, ESG berangkat dari gagasan bahwa perusahaan tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam ekosistem sosial, lingkungan, dan institusi. Ketika konflik geopolitik mengganggu energi, logistik, dan stabilitas ekonomi, kerentanan model bisnis yang bergantung pada satu sumber energi atau satu jalur pasok akan terlihat. Pengalaman krisis energi sebelumnya, termasuk yang dipicu konflik Rusia–Ukraina, menunjukkan bagaimana ketergantungan pada energi fosil dari wilayah konflik dapat mendorong lonjakan harga dan memberi tekanan pada ekonomi global. Dalam konteks ini, aspek environmental dalam ESG diposisikan sebagai bagian dari strategi keamanan bisnis.
Perusahaan yang berinvestasi pada efisiensi energi, energi terbarukan, atau diversifikasi sumber energi dinilai memiliki bantalan lebih kuat terhadap gejolak geopolitik. Penelitian berjudul ESG Resilience in Conflictual Times (2024) juga menyebut perusahaan dengan skor ESG tinggi cenderung lebih tahan menghadapi guncangan energi dan gejolak pasar selama krisis geopolitik.
Dampak krisis global tidak berhenti pada energi. Kenaikan harga energi dapat meningkatkan biaya produksi, mendorong kenaikan harga barang, dan melemahkan daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, perusahaan yang berorientasi pada margin jangka pendek kerap merespons dengan pemangkasan tenaga kerja atau pengurangan kualitas layanan. Di sinilah dimensi social dalam ESG dinilai berperan, karena perusahaan yang memiliki hubungan kuat dengan pekerja, komunitas, dan mitra rantai pasok cenderung memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi. Kepercayaan tersebut dapat menjadi modal sosial penting saat krisis, sehingga ketahanan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kekuatan finansial, tetapi juga legitimasi sosial.
Sementara itu, dimensi governance dipandang sebagai fondasi yang mengikat seluruh upaya ketahanan tersebut. Konflik geopolitik menunjukkan bahwa risiko global semakin tidak linear: perang, perubahan iklim, pandemi, dan fragmentasi perdagangan dapat terjadi bersamaan. Karena itu, tata kelola perusahaan dinilai tidak cukup hanya berfokus pada kepatuhan regulasi, melainkan perlu membangun sistem pengambilan keputusan yang adaptif, berbasis manajemen risiko, serta transparan terhadap investor dan pemangku kepentingan. Sejumlah studi juga menilai strategi ESG yang terstruktur dapat meningkatkan legitimasi perusahaan dan berfungsi sebagai mekanisme lindung nilai terhadap risiko geopolitik.
Dalam kerangka menghadapi konflik global, penerapan ESG disebut menuntut tiga transformasi mendasar. Pertama, ketahanan energi melalui pengurangan ketergantungan pada sumber energi yang rentan konflik, dengan meningkatkan efisiensi dan diversifikasi energi. Kedua, ketahanan rantai pasok melalui perluasan jaringan pemasok dan pengurangan ketergantungan pada satu wilayah geopolitik tertentu; diversifikasi pemasok dan kolaborasi lintas negara menjadi bagian dari manajemen risiko dalam ekonomi global yang semakin terfragmentasi. Ketiga, ketahanan sosial dan institusional dengan memperkuat hubungan perusahaan dengan pekerja, komunitas, dan pemerintah agar legitimasi tetap terjaga saat tekanan ekonomi meningkat.
Pada akhirnya, ESG dipandang menegaskan bahwa keberlanjutan bukan semata konsep idealis, melainkan strategi rasional menghadapi dunia yang tidak stabil. Konflik geopolitik, gangguan pasokan energi, dan melemahnya daya beli menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu bergerak linear. Dalam situasi yang semakin tidak pasti, perusahaan yang mampu bertahan dinilai bukan selalu yang terbesar atau paling agresif, melainkan yang paling adaptif dan resilien—dan dalam banyak kasus, ESG disebut menyediakan peta jalan untuk memperkuat ketahanan tersebut.
Dengan demikian, ESG dinilai melampaui isu reputasi dan menjadi bagian dari filosofi manajemen risiko serta strategi bertahan di era konflik global. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan ESG ke dalam strategi inti dipandang akan lebih siap menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian.
