Ketegangan global belum mereda sejak konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel meletus pada akhir Februari. Dampaknya masih terasa di pasar internasional, terutama lewat harga minyak yang bertahan tinggi, fluktuasi aset keuangan, serta tekanan eksternal yang mulai merambat ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Kenaikan harga energi dinilai berpotensi memicu inflasi global dan menekan jalur perdagangan. Biaya impor energi yang meningkat dapat membebani negara pengimpor, sementara risiko gangguan distribusi barang turut menambah ketidakpastian. Di pasar keuangan, gejolak terlihat pada pergerakan saham, obligasi, hingga nilai tukar. Dari sisi fiskal, lonjakan harga energi juga berisiko meningkatkan kebutuhan subsidi dan memengaruhi keseimbangan anggaran.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah menilai kondisi ekonomi domestik Indonesia masih relatif kuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan dampak konflik dapat masuk melalui jalur perdagangan dan pasar keuangan. Dari sisi perdagangan, kenaikan harga minyak dapat meningkatkan beban impor migas dan berpotensi menekan surplus neraca perdagangan serta neraca pembayaran. Dari sisi pasar keuangan, ketidakpastian global dapat memicu keluarnya aliran modal, menekan pasar saham dan obligasi, melemahkan rupiah, serta meningkatkan biaya pendanaan.

“APBN berperan sebagai shock absorber, meski menghadapi potensi kenaikan subsidi energi dan beban bunga utang di tengah peluang windfall profit dari komoditas seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan nikel. Pemerintah juga terus memantau perkembangan ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif, dan menjaga fiskal tetap pruden agar respons kebijakan tetap terukur, guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” kata Purbaya, dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Ahad, 22 Maret 2026.

Pertumbuhan dan indikator domestik

Purbaya menyebut kinerja ekonomi nasional menunjukkan daya tahan yang solid. Pada triwulan IV 2025, ekonomi tumbuh 5,39 persen, sedangkan sepanjang 2025 pertumbuhan mencapai 5,11 persen secara tahunan. Capaian tersebut dikaitkan dengan konsumsi masyarakat yang tetap kuat, investasi yang berjalan, serta sektor produksi yang stabil.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan momentum pertumbuhan diperkirakan berlanjut pada awal 2026. Pemerintah berharap pertumbuhan kuartal I 2026 dapat berada di kisaran 5,5 persen atau lebih, melanjutkan capaian kuartal IV 2025. Ia juga menyampaikan pemerintah mempercepat realisasi belanja negara agar pertumbuhan tetap terjaga, dan target pertumbuhan 5,4 persen dalam APBN dinilai masih realistis.

Dari sektor industri, aktivitas manufaktur masih berada dalam fase ekspansi. Indeks PMI manufaktur Februari 2026 tercatat 53,8, tertinggi dalam dua tahun terakhir. Angka di atas 50 menandakan sektor manufaktur masih tumbuh dan menjadi salah satu penopang ekonomi.

Di sektor eksternal, perdagangan Indonesia tetap mencatat surplus. Pada Januari 2026, surplus tercatat USD0,95 miliar atau sekitar Rp16,05 triliun, memperpanjang tren surplus selama 69 bulan berturut-turut. Capaian ini dinilai mencerminkan daya saing ekspor yang masih terjaga sekaligus memperkuat posisi eksternal di tengah ketidakpastian global.

Cadangan devisa per Februari 2026 tercatat USD152 miliar atau sekitar Rp2.568 triliun. Pemerintah menilai level ini memadai untuk menjaga stabilitas rupiah serta memenuhi kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri.

Dari sisi harga, inflasi Februari 2026 tercatat 4,76 persen secara tahunan. Namun, jika tidak memperhitungkan efek kebijakan diskon tarif listrik pada awal 2025, inflasi diperkirakan berada di kisaran 2,59 persen. Inflasi inti di luar energi dan pangan tercatat sekitar 1,4 persen, yang menunjukkan tekanan harga dari sisi domestik relatif stabil.

Perbaikan juga terlihat pada ketenagakerjaan. Jumlah orang yang bekerja meningkat 3,3 juta pada November 2025 dibandingkan Agustus 2024. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,74 persen dari 4,91 persen pada Agustus 2024. Sementara itu, tingkat kemiskinan pada September 2025 tercatat 8,25 persen, turun dari 8,57 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

APBN dan respons pemerintah

Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan global secara hati-hati. Kebijakan fiskal melalui APBN diarahkan untuk menjaga stabilitas, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Secara keseluruhan kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali, menunjukkan bahwa APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Purbaya.

Tekanan pasar keuangan dan pergerakan rupiah

Di sisi lain, bayang-bayang konflik Timur Tengah disebut mulai meninggalkan jejak pada pasar keuangan domestik. Nilai tukar rupiah melemah bertahap dalam dua pekan terakhir seiring meningkatnya ketidakpastian global dan sikap hati-hati investor terhadap aset berisiko.

Pada 27 Februari 2026, sebelum eskalasi konflik, rupiah berada di level Rp16.779 per dolar AS. Pada 2 Maret, rupiah melemah menjadi Rp16.848 per dolar AS. Tekanan berlanjut, dengan rupiah sempat menyentuh Rp16.974 pada 9 Maret dan mendekati level psikologis Rp17.000 per dolar AS. Meski sempat menguat tipis ke Rp16.867 pada 11 Maret, rupiah hingga pertengahan bulan masih bergerak di kisaran Rp16.900 hingga Rp16.965 per dolar AS. Pelaku pasar memproyeksikan rentang pergerakan jangka pendek berada di antara Rp16.900 hingga Rp17.020 per dolar AS.

Pergerakan tersebut mencerminkan tekanan eksternal yang dipengaruhi konflik geopolitik, ketidakpastian arah kebijakan global, serta arus modal yang belum stabil. Bank Indonesia mencatat tekanan terhadap rupiah juga dipicu oleh keluarnya dana investor global dan kecenderungan pelaku pasar menahan posisi di tengah situasi yang belum pasti.

Tekanan arus modal asing disebut telah terbentuk sebelum konflik terbaru. Sepanjang 2025, investor asing tercatat menarik dana dari pasar obligasi Indonesia sekitar USD6,4 miliar atau setara Rp108,16 triliun. Memasuki awal 2026, pola tersebut belum sepenuhnya pulih. Pada Januari 2026, investor asing mencatatkan jual bersih di pasar saham sekitar Rp9,88 triliun hingga Rp9,9 triliun, yang juga dikaitkan dengan penyesuaian portofolio terkait indeks global, aksi ambil untung, serta pergeseran ke aset yang dianggap lebih aman.

Pada Februari, arus dana mulai menunjukkan tanda stabilisasi dengan beli bersih tipis di pasar saham sekitar Rp0,36 triliun hingga Rp0,4 triliun. Namun tekanan masih terjadi di pasar obligasi, dengan jual bersih surat berharga negara mencapai Rp3,35 triliun. Secara kumulatif, investor asing diperkirakan mencatatkan jual bersih di pasar saham Indonesia sekitar Rp7,29 triliun sepanjang 2026 hingga 1 Maret.

Meski tekanan global meningkat akibat konflik geopolitik dan ketidakpastian pasar, pemerintah menilai fondasi ekonomi Indonesia masih relatif stabil, ditopang pertumbuhan yang terjaga, inflasi yang terkendali, sektor eksternal yang solid, serta perbaikan di pasar tenaga kerja.