Dunia kembali menghadapi guncangan pada 2025 hingga 2026. Konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak, perang tarif Amerika Serikat dan Tiongkok berlanjut, sementara suku bunga global belum juga turun. Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat lebih dari 70% negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di tengah situasi tersebut, sejumlah indikator menunjukkan ekonomi Indonesia masih bertahan, meski menghadapi tantangan pada pemerataan dan stabilitas nilai tukar.
Pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5%
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,11% (year-on-year). Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 23.821,1 triliun, sementara atas dasar harga konstan sebesar Rp 13.580,5 triliun.
Tren pertumbuhan menguat pada akhir tahun. Pada Kuartal III 2025, ekonomi tumbuh 5,04% dengan PDB Rp 6.060,0 triliun, lalu meningkat pada Kuartal IV menjadi 5,39% dengan PDB Rp 6.147,2 triliun. Capaian tersebut sedikit di bawah target APBN 5,2%, namun tetap disebut sebagai salah satu pertumbuhan tertinggi di antara negara-negara G20.
Sejumlah faktor yang menopang pertumbuhan antara lain konsumsi rumah tangga yang solid, investasi hilirisasi, serta belanja pemerintah. Namun, tekanan eksternal juga terlihat. Pada pekan kedua Januari 2026, terjadi capital outflow Rp 7,71 triliun, terutama dipicu jual neto asing Rp 8,15 triliun di Surat Berharga Negara (SBN) karena imbal hasil dinilai kurang menarik dibandingkan Amerika Serikat.
Pemerataan: tumbuh, tetapi belum merata
Pertumbuhan ekonomi diharapkan berdampak luas pada masyarakat. Dalam perkiraan yang digunakan, setiap 1% pertumbuhan ekonomi dapat menyerap sekitar 400.000–600.000 tenaga kerja. Pemerintah, melalui program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Program 3 Juta Rumah, menargetkan penciptaan 600.000 lapangan kerja baru pada 2025.
Meski demikian, tantangan pemerataan masih ada. Rasio Gini tercatat 0,379, yang menunjukkan ketimpangan belum membaik secara signifikan. Dari sisi wilayah, Jawa masih mendominasi kontribusi ekonomi dengan porsi sekitar 57% terhadap PDB. Di sisi lain, Sulawesi serta Maluku-Papua tumbuh di atas rata-rata nasional, yang dikaitkan dengan aktivitas hilirisasi.
Dalam situasi krisis global, kelompok berpendapatan rendah kerap terdampak lebih awal, terutama melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kenaikan harga pangan. Karena itu, jaring pengaman sosial dinilai perlu dijaga.
Stabilitas ekonomi: inflasi, suku bunga, dan nilai tukar
Dari sisi harga, inflasi Indonesia berada dalam kisaran sasaran. Setelah sempat mencapai 5,51% pada 2022, inflasi turun menjadi 1,57% pada 2024 dan tercatat 2,92% pada 2025. Angka ini masih dalam target Bank Indonesia (BI) sebesar 1,5%–3,5%. Inflasi yang rendah dinilai membantu menjaga daya beli serta memberi ruang kebijakan tanpa harus menaikkan suku bunga secara agresif.
Sepanjang 2025, BI disebut memangkas suku bunga untuk mendorong kredit dan investasi. Konsekuensinya, dana asing sempat keluar dari SBN, namun kredit UMKM terdorong tumbuh 8,9% per tahun. Kondisi ini menggambarkan dilema yang kerap muncul: suku bunga rendah mendukung ekonomi domestik, tetapi dapat menambah tekanan pada kurs jika selisih suku bunga dengan luar negeri melebar.
Nilai tukar rupiah tertekan sepanjang 2025. Tidak ada devaluasi resmi, namun pelemahan rupiah terjadi seiring menguatnya dolar AS, naiknya harga minyak, dan pelebaran defisit transaksi berjalan pada Kuartal IV 2025 menjadi USD 2,54 miliar atau 0,7% dari PDB.
Meski demikian, cadangan devisa dilaporkan masih berada di atas USD 140 miliar, setara sekitar enam bulan impor. BI juga disebut aktif melakukan intervensi melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menjaga volatilitas. Dari sisi fiskal, defisit APBN 2025 per Maret 2026 tercatat 0,93% dari PDB atau Rp 240,1 triliun, lebih rendah dari pagu 2,60%, yang dinilai memberi ruang apabila tekanan global memburuk.
Langkah antisipasi yang disarankan
Dalam menghadapi risiko krisis, masyarakat disarankan melakukan sejumlah langkah berjaga-jaga: menyiapkan dana darurat 6–12 bulan pada instrumen likuid seperti deposito atau reksa dana pasar uang; mengurangi utang konsumtif dan memprioritaskan utang produktif; mendiversifikasi pendapatan, termasuk usaha sampingan berbasis bahan lokal mengingat 70,17% impor Indonesia merupakan bahan baku; serta melindungi nilai aset melalui penempatan pada emas, SRBI ritel, atau properti kecil sebagai lindung nilai saat rupiah melemah. Bagi pekerja, peningkatan keterampilan digital juga disebut penting agar tetap relevan di pasar kerja.
Secara keseluruhan, indikator menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia pada 2025 masih relatif kuat—pertumbuhan 5,11%, inflasi terkendali, dan defisit fiskal yang masih rendah. Namun, ketidakpastian global yang belum mereda membuat kewaspadaan tetap diperlukan, baik di tingkat kebijakan maupun rumah tangga.
