Tahun 2023 ditutup dengan perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian. Memasuki tahun itu, ekonomi dunia sempat diproyeksikan melemah tajam hingga mengarah ke resesi. Namun, proyeksi tersebut tidak sepenuhnya terjadi. Di tengah tekanan eksternal, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan dan stabilitas, meski pemerintah diminta tetap waspada menghadapi risiko lanjutan.
Sejumlah guncangan mewarnai ekonomi dunia sepanjang 2023. Permintaan yang kembali tinggi pascapandemi, disertai gangguan dari sisi pasokan, mendorong lonjakan inflasi. Situasi ini diperberat oleh hambatan rantai pasok akibat dinamika geopolitik dan menguatnya fragmentasi serta proteksionisme. Faktor perubahan iklim juga memicu volatilitas harga komoditas yang turut menekan inflasi.
Negara-negara maju merespons inflasi tinggi dengan menaikkan suku bunga acuan. Kebijakan ini menurunkan inflasi seiring melemahnya permintaan agregat, dibantu turunnya harga energi. Sepanjang 2023, harga gas turun 38,8% dibanding 2022, minyak mentah turun 10,3%, dan batu bara merosot 63,8%. Minyak sawit, komoditas penting bagi Indonesia setelah batu bara, juga turun 12,3%.
Kendati inflasi di negara maju cenderung mereda terutama setelah September 2023, bank sentral masih mempertahankan suku bunga tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penurunan inflasi tidak otomatis diikuti penurunan suku bunga, meski situasi tersebut memberi harapan perbaikan pada 2024, terutama pada paruh kedua.
Kondisi “higher for longer” pada inflasi dan suku bunga acuan mendorong pelemahan ekonomi global, meningkatkan arus keluar modal dari negara berkembang, serta memperlebar defisit fiskal sejumlah negara. Ruang fiskal yang terbatas setelah pandemi membuat banyak negara lebih sulit merespons guncangan lanjutan. Risiko lain datang dari cuaca ekstrem, bencana alam, disrupsi teknologi, dan isu keamanan nasional.
Di tengah pertumbuhan global yang lemah dan tidak merata, Amerika Serikat dan Eropa menunjukkan sinyal soft landing, sementara pemulihan China tertahan dan menghadapi krisis sektor properti. Sejumlah negara emerging masih berjuang menstabilkan harga. Di sisi lain, ASEAN dinilai relatif resilien dan berada pada posisi yang lebih menguntungkan di tengah persaingan geopolitik, sehingga tetap berpeluang menjadi pusat pertumbuhan.
Ketika aktivitas manufaktur di sejumlah negara G7 dan G20 melemah, manufaktur ASEAN relatif ekspansif, terutama Indonesia dan Filipina. PMI Manufaktur Indonesia bertahan di zona ekspansif selama 28 bulan berturut-turut, dengan indeks Desember 2023 mencapai 52,2. Sri Mulyani menilai pertumbuhan Indonesia pada kuartal I hingga kuartal III yang berada di sekitar atau di atas 5% mencerminkan daya tahan ekonomi, dan menempatkan Indonesia di antara sedikit negara yang mampu mempertahankan pertumbuhan di atas 5%.
Dalam konteks kawasan, Indonesia saat memegang Keketuaan ASEAN 2023 mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Presiden Joko Widodo menegaskan ASEAN tetap relevan dan penting di tengah lanskap global yang terfragmentasi. Data yang disampaikan menunjukkan pada periode 2000–2022 ASEAN mencatat pertumbuhan rata-rata 5%, dengan populasi 672 juta jiwa pada 2022 atau sekitar 9% penduduk dunia, serta menyumbang 6,4% PDB global.
ASEAN juga memiliki peran besar dalam perdagangan dan investasi global. Pada 2022, perdagangan ASEAN berkontribusi 7,7% dari total perdagangan dunia, sedangkan investasi langsung (FDI) ASEAN menyumbang 11,6% dari total FDI dunia. Dalam berbagai agenda KTT, ASEAN menegaskan sikap terkait Myanmar dan tetap menjadikan lima poin konsensus sebagai acuan. Indonesia juga mendorong penguatan rantai pasok kawasan melalui hilirisasi, kerja sama ekonomi hijau, serta sejumlah inisiatif seperti ekosistem kendaraan listrik, Digital Economy Framework Agreement (DEFA), ketahanan energi dan pangan, implementasi Chiang Mai Initiatives dan Local Currency Transaction (LCT), serta ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
Di dalam negeri, hingga triwulan III 2023, ekonomi Indonesia tumbuh kumulatif 5,05%. Permintaan domestik dan sisi pasokan dinilai masih kuat. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,9% (ytd) dan investasi 4,2% (ytd). Ekspor tumbuh tipis 1,1% (ytd) sementara impor melemah -2,0% (ytd) seiring perlambatan ekonomi global.
Dari sisi produksi, sektor transportasi, akomodasi makan minum, serta informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan tertinggi. Sektor pertambangan tetap tumbuh 5,7% meski harga komoditas global mengalami moderasi.
Stabilitas harga juga terjaga. Inflasi Indonesia tercatat 2,61% (yoy) per Desember 2023, lebih rendah dari proyeksi 3,6%. Inflasi volatile food yang dipengaruhi komoditas seperti beras, cabai, dan bawang putih mulai menunjukkan tren menurun pada Desember 2023. Sri Mulyani berharap stabilitas harga tidak kembali terdampak disrupsi geopolitik maupun bencana alam.
Di sektor eksternal, meskipun ekspor dan impor cenderung negatif sejak awal 2023, neraca perdagangan Indonesia tetap surplus dan mencatatkan surplus 43 bulan berturut-turut. Secara kumulatif, surplus Januari hingga November 2023 mencapai 33,63 miliar dolar AS.
Di sektor keuangan, rupiah dinilai terjaga dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencatat tren inflow serta penurunan yield. Inflow ke pasar SBN mencapai Rp8,75 triliun per Desember 2023. Yield SBN 10 tahun turun menjadi 6,74% per 13 Desember 2023, dengan rata-rata tertimbang 6,68% (ytd), hampir 100 basis poin lebih rendah dari asumsi APBN 2023 sebesar 7,9%. Sri Mulyani menyebut kondisi ini mencerminkan kepercayaan terhadap ekonomi, mata uang, dan surat berharga Indonesia di tengah situasi global yang bergejolak.
Sejumlah indikator domestik menunjukkan aktivitas ekonomi yang masih kuat. PMI Manufaktur berada di level 52,2, konsumsi listrik tumbuh 14% untuk bisnis dan 6,7% untuk industri, Indeks Keyakinan Konsumen mencapai 123,6, dan Indeks Penjualan Riil tumbuh 2,9%.
Dari sisi kesejahteraan, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,32% per Agustus 2023 dari 5,86% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan turun dari 9,54% per Maret 2022 menjadi 9,36% pada 2023, lebih rendah dibandingkan 2019 yang sebesar 9,41%. Sri Mulyani menilai perbaikan terutama terlihat pada kelompok 40% paling rentan, didukung peran APBN dalam perlindungan sosial.
Secara keseluruhan, Sri Mulyani meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 berada di kisaran 5%, sejalan dengan proyeksi IMF, Bank Dunia, dan konsensus Bloomberg. Ia menilai hasil tersebut menunjukkan APBN mampu bertahan dalam tekanan sekaligus membantu ekonomi membaik.
Pemerintah menekankan peran APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber) di tengah koreksi harga komoditas. Meski harga komoditas pada 2023 mengalami moderasi dan kontraksi, APBN dinilai tetap resilien. Salah satu indikatornya adalah surplus keseimbangan primer yang kembali tercatat setelah negatif sejak 2012. Realisasi sementara surplus keseimbangan primer APBN 2023 mencapai Rp92,2 triliun.
Dari sisi pendapatan, penerimaan pajak tercapai 108,8% dari target atau Rp1.869,2 triliun, tumbuh 8,9% dan mempertahankan tren positif tiga tahun berturut-turut sejak 2021. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp605,9 triliun, melampaui target awal Rp441,4 triliun meski harga batu bara dan CPO menurun.
Belanja negara terealisasi 102,0% dari pagu atau Rp3.121,9 triliun, tumbuh 0,8%. Belanja K/L mencapai 115,2% dari pagu, sementara belanja non-K/L menurun sejalan turunnya belanja kompensasi dan subsidi akibat penurunan harga komoditas. Transfer ke daerah melampaui target dengan realisasi 108,2% atau Rp881,3 triliun, tumbuh 8% dibanding 2022. Defisit APBN berhasil ditekan menjadi 1,65%.
Pemerintah juga menyoroti reformasi yang mendukung kredibilitas fiskal, termasuk implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Rasio perpajakan 2023 tercatat sementara 10,21%, naik dari 10,08% pada 2022 (di luar PPS). Director DDTC Fiscal Research & Advisory Bawono Kristiaji menilai upaya mengurangi ketergantungan pada komoditas serta reformasi administrasi dan kebijakan perpajakan berbasis UU HPP berperan memperkuat penerimaan. Ia menyoroti pembenahan administrasi seperti compliance risk management dan integrasi data, termasuk penggunaan NIK sebagai NPWP untuk membantu menutup celah kepatuhan di tengah tingginya shadow economy.
Di sisi lain, DJP menyiapkan pembaruan Core Tax Administration System (Core Tax System) yang telah diatur dalam Perpres Nomor 40 Tahun 2018. Menurut Bawono, sistem ini diharapkan meningkatkan kepatuhan melalui digitalisasi layanan, memperkuat pengawasan berbasis data dan risiko, serta mencegah penyalahgunaan wewenang.
Untuk memperkuat desentralisasi fiskal, UU HKPD menjadi landasan sinergi pusat-daerah. Pada 2023, alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp814,72 triliun dari pagu belanja negara Rp3.061 triliun, dengan realisasi sementara Rp881,3 triliun. Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai implementasi UU HKPD penting karena menstandarkan sistem dan memperjelas ukuran evaluasi kinerja daerah. UU ini juga mengatur pengendalian belanja pegawai, penguatan belanja infrastruktur, serta pengelolaan SiLPA berbasis kinerja, dengan masa transisi penyesuaian hingga lima tahun.
Di sektor keuangan, UU P2SK disahkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 2023 pada 12 Januari 2023. Executive Director Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam menilai regulasi ini mendesak mengingat perubahan sistem keuangan yang cepat dan perlunya penyesuaian peran kelembagaan otoritas. UU P2SK mengatur penguatan koordinasi otoritas, pengaturan industri keuangan dan infrastrukturnya, termasuk SDM, serta sejumlah ketentuan seperti larangan pejabat BI, OJK, dan LPS berasal dari partai politik. UU ini juga memberi kewenangan OJK mengawasi aset kripto dan koperasi di sektor jasa keuangan, memperkuat perlindungan konsumen melalui mandat penjaminan polis asuransi oleh LPS, serta mengatur mekanisme pembiayaan bagi masyarakat dan pengusaha mikro.
Memasuki 2024, pemerintah mengestimasi pertumbuhan ekonomi 5,2%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target tersebut masih memungkinkan, seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan membaik, dengan catatan konsumsi rumah tangga minimal tumbuh 5% agar pertumbuhan ekonomi berada di atas 5%.
Sementara itu, CORE Indonesia memperkirakan pertumbuhan 2024 sedikit melambat di kisaran 4,9%–5%. Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengingatkan pengaruh melemahnya pertumbuhan China terhadap ekspor Indonesia, serta tren penurunan harga komoditas yang berpotensi melemahkan kontribusi ekspor terhadap PDB. Dari sisi domestik, konsumsi diperkirakan stabil namun melemah tipis, meski pengeluaran terkait pemilu diproyeksikan mendorong konsumsi secara temporer dengan kontribusi Rp294,5 triliun terhadap PDB.
CORE juga memproyeksikan inflasi 2024 tetap rendah pada rentang 2%–3%, dengan risiko utama berasal dari lonjakan inflasi makanan volatil. Sejumlah insentif fiskal seperti PPN DTP 100% untuk pembelian rumah komersial di bawah Rp2 miliar, serta anggaran bansos dan subsidi yang relatif stabil, dinilai berperan menjaga daya beli.
Dari sisi investasi, investor diperkirakan cenderung menahan diri hingga ada kepastian hasil pemilu, meski investasi untuk peningkatan kapasitas usaha yang telah berjalan dinilai relatif tidak terpengaruh. Di tengah potensi perlambatan, kebijakan hilirisasi disebut dapat menjadi penahan, seiring meningkatnya minat investasi di sektor tersebut dan kontribusinya terhadap pertumbuhan investasi hingga kuartal III 2023.
