Ekonom dan pengamat ekonomi politik Jro Gde Sudibya menilai perang di Timur Tengah berpotensi memperburuk kondisi ekonomi global dan memberi tekanan berlapis pada perekonomian Indonesia. Ia menyampaikan pandangannya itu pada Jumat, 6 Maret 2026.
Sudibya menyoroti kemungkinan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga menembus di atas Rp17.000 per dolar. Menurutnya, kondisi tersebut akan membuat harga barang impor semakin mahal, termasuk impor migas yang berpotensi naik apabila Selat Hormuz ditutup.
Kenaikan harga barang impor, lanjut dia, dapat mendorong inflasi di dalam negeri melalui mekanisme imported inflation. Jika inflasi meningkat, harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik, termasuk pangan dan energi. Dampaknya, daya beli masyarakat melemah dan berimbas pada penurunan penjualan produk dalam negeri.
Sudibya memperingatkan bahwa bila penurunan daya beli, penurunan penjualan, dan inflasi berlangsung selama beberapa bulan, Indonesia berisiko mengalami resesi dan stagflasi—kondisi ketika ekonomi stagnan namun harga-harga tetap naik. Ia menyebut situasi tersebut dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, kelaparan di sejumlah daerah, hingga peningkatan kriminalitas.
Ia juga menilai ruang fiskal pemerintah kian terbatas untuk mengeluarkan subsidi karena tekanan fiskal yang menguat. Selain itu, ia menyebut pembayaran cicilan utang beserta bunganya pada 2026–2027 akan meningkat.
Dalam skenario tekanan ekonomi yang membesar, Sudibya memperkirakan risiko peningkatan represi oleh aparat militer dan kepolisian untuk meredam kemarahan publik dan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota.
Terkait kemungkinan gejolak sosial, Sudibya menyinggung ketimpangan pendapatan yang melebar dan ketidakadilan yang, menurutnya, dapat mendorong situasi sosial melampaui ambang kesabaran. Ia merujuk pada gambaran kemiskinan dalam Laporan Bank Dunia 2024 dan menyebut potensi munculnya revolusi sosial atau people power seperti yang pernah terjadi di Nepal, Madagaskar, atau Bangladesh, meski ia menilai hal itu “rasanya kok belum”.
Menurutnya, kekuasaan saat ini dinilai terlalu kuat dengan penguasaan sumber daya yang besar, sementara kelompok mapan—baik di dalam maupun di luar kekuasaan—tidak akan mudah melepaskan privilese. Ia juga menilai belum muncul tokoh alternatif yang mampu menggerakkan people power untuk menandingi kemapanan tersebut. Sudibya menambahkan, sebagian masyarakat ragu karena khawatir tokoh yang muncul justru kembali melakukan korupsi kekuasaan, mengingat korupsi telah menjadi “budaya” dan pengkhianatan terhadap reformasi bisa terulang.
Ia turut menekankan pentingnya kekuatan logistik dalam gerakan sosial. Sudibya berpendapat kecil kemungkinan kelompok sangat kaya menyiapkan pendanaan melalui sistem perbankan. Ia juga menyebut sebagian besar tabungan di perbankan dimiliki golongan menengah ke bawah dengan rata-rata saldo Rp1,7 juta, sehingga pendanaan gerakan secara swadaya dinilainya sulit ketika masyarakat lebih fokus memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sudibya mengutip pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut perang bisa berlangsung 4–5 minggu dengan daya rusak besar dan berpotensi memporak-porandakan ekonomi global. Dalam situasi itu, ia menilai kelompok miskin dan rentan akan paling menderita. Namun ia menutup dengan catatan bahwa revolusi sosial bukanlah “matematika sederhana”, karena revolusi memiliki logika dan dinamika sejarahnya sendiri.
