Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat bergantung pada kesiapan rantai pasok domestik agar pelaksanaannya tidak memicu ketergantungan pada impor pangan.
Menurut Esther, program MBG dapat membawa dampak positif. Namun, ia mengingatkan bahwa manfaat tersebut bisa berbalik jika kebutuhan bahan makanan tidak dipenuhi dari dalam negeri. “Program Makan Bergizi Gratis tentu membawa dampak positif. Tetapi di sisi lain, jika kebutuhan bahan makanannya tidak dipenuhi dari dalam negeri, program ini justru bisa mendorong impor pangan,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, bila bahan pangan seperti susu, telur, tepung, dan sumber karbohidrat lainnya diserap dari petani serta produsen lokal, program ini berpotensi menimbulkan efek berganda bagi perekonomian daerah. Esther juga mencontohkan pemanfaatan pangan lokal sesuai wilayah, seperti sagu di Papua, tepung lokal di Nusa Tenggara Timur, atau jagung di Madura.
Esther menilai pendekatan berbasis pangan lokal tidak hanya memperkuat ekonomi rakyat, tetapi juga mendorong kemandirian pangan nasional. Meski demikian, ia mengingatkan adanya tantangan logistik dan potensi risiko teknis, terutama dalam distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
Ia menekankan distribusi perlu ditangani secara profesional karena keterlambatan pengiriman dapat menyebabkan bahan pangan rusak. Kondisi itu dinilai berisiko menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus membahayakan keselamatan anak-anak.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Esther menyarankan pemerintah menggandeng komite sekolah dan dapur umum lokal, mengacu pada model yang diterapkan di Jepang. Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas dapat mempermudah kontrol kualitas dan memperkuat rasa tanggung jawab sosial. Ia menilai pola ini lebih efektif dibandingkan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga tanpa pengawasan langsung.
Selain persoalan logistik, Esther turut menyoroti dampak fiskal program MBG. Ia menyebut MBG sebagai kebijakan konsumtif yang membutuhkan dana besar dan berkelanjutan, sehingga perlu evaluasi ketat agar tidak mengorbankan program produktif lainnya.
Ia menyarankan pelaksanaan dimulai dari daerah prioritas terlebih dahulu agar efektivitas, mekanisme distribusi, hingga potensi kebocoran dapat dievaluasi. Setelah hasilnya jelas, program dapat diperluas secara bertahap.
Esther menegaskan, keberhasilan MBG tidak semata diukur dari jumlah anak yang menerima makanan gratis, melainkan dari sejauh mana program ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, bila dikelola dengan baik, MBG dapat menggerakkan ekonomi desa, memperkuat industri pangan lokal, dan menambah lapangan kerja. Namun, jika pelaksanaannya tidak cermat, program ini berisiko hanya menjadi proyek sesaat tanpa dampak ekonomi yang nyata.
