Palang Merah Indonesia (PMI) tengah dilanda kisruh menyusul munculnya dualisme kepemimpinan antara kubu Jusuf Kalla dan kubu Agung Laksono. Motif perebutan kursi Ketua Umum belum diketahui secara pasti, namun sejumlah fakta mengenai besarnya sumber daya di tubuh PMI dinilai dapat menjelaskan mengapa organisasi kemanusiaan tersebut menjadi ajang perebutan pengaruh.
Guru Besar Ilmu Administrasi Pembangunan Kesehatan Universitas Indonesia, Ede Surya Darmawan, menduga perebutan posisi Ketua Umum PMI terjadi karena organisasi nirlaba itu memiliki sumber daya besar yang berpotensi dipolitisasi.
“Ada sumber daya manusia di situ, ada pengelolaan keuangan di situ, ada aktivitas di situ, kemudian ada implikasi. Implikasinya sederhananya, kalau saya jadi ketua PMI, kan, saya terkenal, punya daya tawar. Itu semua bisa dikapitalisasi menjadi kekuatan politik,” kata Ede kepada wartawan, Selasa, 10 Desember.
Menurut Ede, kekuatan PMI salah satunya terletak pada jaringan sumber daya manusia yang luas. Ia menyebut PMI memiliki pengurus di lebih dari 30 provinsi, lebih dari 500 kabupaten/kota, serta menjangkau ribuan kecamatan dan desa. Jaringan itu juga merambah sekolah melalui Palang Merah Remaja.
“Belum lagi dengan total relawan PMI yang jumlahnya jutaan orang. Data per Februari 2019 disebutkan bahwa PMI memiliki hampir 1,5 juta sukarelawan yang terlibat dalam pelayanan PMI,” ujar Ede.
Selain jaringan, Ede menyoroti daya tarik lain berupa sumber pendanaan PMI yang beragam. Mengacu Pasal 30 ayat (01) UU 1/2018 tentang Kepalangmerahan, pendanaan PMI dapat diperoleh dari donasi masyarakat yang tidak mengikat, serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PMI juga rutin menggelar Bulan Dana PMI selama tiga bulan setiap tahun untuk menggalang sumbangan sukarela dari masyarakat, perusahaan, dan berbagai organisasi. Pada Bulan Dana tahun 2024, penggalangan disebut menyasar kepala daerah, anggota dewan, aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, lurah, pamong desa, pengunjung objek wisata, pelaku usaha, tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan, pelajar, serta komponen masyarakat lainnya dengan besaran iuran dan cara pengumpulan masing-masing.
Dalam praktiknya, disebutkan bahwa satu kabupaten/kota dapat mengumpulkan ratusan juta hingga miliaran rupiah setiap tahun. Selain dana hasil penggalangan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memberikan dukungan pendanaan melalui APBN dan APBD.
Aliran dana lain yang turut menjadi sorotan, kata Ede, berkaitan dengan pengelolaan darah. Dalam daftar biaya pengganti pengelolaan darah (BPPD) dan tindakan, darah biasa tercantum seharga Rp490 ribu. Salah satu yang termahal adalah plasma konvalesen dengan harga mencapai Rp2,25 juta.
Di sisi lain, darah yang dikelola PMI berasal dari masyarakat tanpa dipungut biaya. Adapun biaya yang tercantum disebut PMI sebagai biaya pengganti pemeliharaan darah agar kondisinya tetap terjaga seperti saat berada dalam tubuh.
