Ancaman krisis pangan global dinilai kian nyata di tengah meningkatnya konflik geopolitik. Perang yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat disebut turut memperbesar tekanan terhadap harga pangan dunia, sementara dampak perang Rusia-Ukraina juga belum sepenuhnya mereda dan memicu ketidakseimbangan dalam sistem pangan global.
Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menilai situasi tersebut sebagai “bencana” bagi stabilitas pangan dunia. Ia menyebut sekitar satu miliar penduduk dunia kini berada dalam ancaman kelaparan, yang menurutnya turut berujung pada meningkatnya angka kematian akibat krisis pangan.
Riyono juga menyoroti persoalan distribusi pangan global yang dinilainya gagal dikelola dengan baik. Ia menyebut program Millennium Development Goals (MDGs) belum mampu mengatasi kelaparan, sementara target Sustainable Development Goals (SDGs) ke-2 untuk mengakhiri kelaparan pada 2030 terancam kembali tidak tercapai.
“Artinya dunia gagal mengatur perputaran pangan global. Adanya perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat semakin tinggi ketidakpastian global sehingga negara produsen pangan berprinsip menahan pangan untuk mereka sendiri,” ujar Riyono.
Menurutnya, gangguan distribusi mendorong harga pangan melonjak, ketersediaan menurun, dan permintaan meningkat. Dalam kondisi seperti ini, pangan bahkan dapat berubah menjadi instrumen politik, yang pada akhirnya berpotensi merugikan petani sebagai produsen utama.
Untuk menghadapi situasi tersebut, Riyono mengusulkan tiga langkah strategis guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Pertama, memastikan ketersediaan pangan sebagai fondasi kedaulatan nasional, termasuk menjaga cadangan beras yang telah mencapai lebih dari 4 juta ton agar tetap berkualitas dan terkelola dengan baik.
Kedua, memberikan perlindungan kepada petani melalui skema insentif harga yang menguntungkan serta tambahan perlindungan seperti asuransi hasil pertanian, terutama untuk menghadapi risiko perubahan iklim seperti kemarau panjang.
Ketiga, menjaga agar anggaran sektor pertanian dan perikanan tidak dipotong. Riyono menekankan anggaran sekitar Rp60 triliun perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan bila diperlukan, karena sektor ini dinilai menjadi kunci penyediaan pangan dan protein nasional.
Riyono menegaskan, langkah-langkah tersebut penting agar Indonesia tidak terdampak langsung oleh krisis pangan global. “Rakyat jangan sampai mendapatkan harga pangan mahal karena imbas perang dan ketidakpastian global ini. Tugas negara hadir dan memastikan pangan sampai ke meja makan rakyat hingga pelosok,” katanya.
