Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad merespons wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah sebagai langkah penghematan di tengah dampak konflik di Timur Tengah. Menurut Ali, wacana yang dikaji Presiden Prabowo Subianto itu patut dipandang sebagai sinyal moral agar para pemimpin menunjukkan empati dan solidaritas kepada rakyat dalam situasi global yang tidak menentu.
“Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” ujar Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Ali menilai pemotongan gaji menteri maupun anggota DPR memiliki nilai simbolik yang kuat. Namun, ia mengatakan kontribusinya secara fiskal terhadap anggaran negara relatif kecil. Karena itu, ia menekankan langkah tersebut sebaiknya diposisikan sebagai pesan kepemimpinan moral, bukan satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi.
Ali juga mengingatkan konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga energi global, rantai pasok internasional, serta stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks itu, ia menilai wacana penghematan perlu diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional.
“Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” kata politisi Fraksi PKB tersebut.
Ia menambahkan, apabila kebijakan pemotongan gaji pejabat benar-benar diterapkan, langkah itu dapat menjadi contoh kepemimpinan yang memberi teladan kepada publik, bukan sekadar kebijakan administratif. Meski demikian, Ali menegaskan hal terpenting adalah memastikan anggaran negara tetap mampu melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global, terutama kelompok rentan, UMKM, dan sektor produktif yang paling terdampak.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membuka opsi pemotongan gaji pejabat dengan menyinggung langkah serupa yang dilakukan sejumlah negara untuk merespons ancaman krisis global. Prabowo mengatakan dinamika geopolitik dunia, khususnya di kawasan Eropa dan Timur Tengah, memicu ketidakpastian ekonomi global sehingga mendorong sejumlah negara mengambil kebijakan penghematan drastis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Salah satu contoh yang disampaikan Prabowo adalah kebijakan Pemerintah Pakistan yang memangkas gaji pejabat kabinet dan anggota parlemen sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran negara. Menurut Prabowo, dana hasil pemotongan gaji tersebut kemudian dialokasikan untuk membantu kelompok masyarakat paling rentan.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (13/3/2026).
