TNI resmi meningkatkan status kesiapsiagaan melalui Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 sebagai respons atas memburuknya situasi geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya tensi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap keamanan Indonesia.
Anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi, menilai instruksi tersebut sebagai langkah yang wajar untuk membentengi kedaulatan negara dari efek lanjutan ketegangan internasional. Menurutnya, dinamika keamanan saat ini menunjukkan kemungkinan meluasnya konflik yang dapat memengaruhi dimensi pertahanan Indonesia.
“Dalam kondisi dunia yang sedang memburuk, khususnya konflik di Timur Tengah dan perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang dampaknya dapat meluas, perlu ada kewaspadaan dalam mengantisipasi segala kemungkinan potensi ancaman,” ujar Okta dalam keterangan tertulis, Selasa (10/3).
Peningkatan kesiapsiagaan tersebut mencakup tujuh poin instruksi bagi seluruh jajaran prajurit. Fokus utamanya meliputi penguatan fungsi intelijen, kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta pengetatan pengamanan pada berbagai objek vital nasional di seluruh wilayah Indonesia.
Okta menyatakan langkah TNI itu selaras dengan amanat undang-undang bagi institusi pertahanan. “Yang dilakukan TNI dengan kesiapsiagaan ini adalah hal yang wajar dan memang seharusnya dilakukan, karena ini merupakan bagian dari langkah antisipasi terhadap potensi dampak dari situasi global,” lanjutnya.
Di sisi lain, masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan. Okta menegaskan status siaga yang tertuang dalam telegram tersebut bersifat internal dan berlaku bagi personel militer, dengan tujuan menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global. Ia juga memastikan aktivitas ekonomi dan sosial tetap berjalan normal karena prosedur ini ditujukan untuk memperkuat pertahanan negara.
