Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menanggapi rencana pemerintah untuk memberlakukan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke wilayah konflik di Timur Tengah. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi upaya antisipatif, namun perlu dihitung secara matang.
Netty menekankan keselamatan PMI harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu. Menurutnya, risiko yang dihadapi pekerja migran di wilayah konflik tidak hanya berupa ancaman fisik, tetapi juga tekanan psikologis.
“Keselamatan pekerja migran harus menjadi pertimbangan utama. Dalam situasi konflik, risiko yang dihadapi tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4).
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar moratorium tidak hanya berhenti pada penghentian pengiriman tanpa solusi lanjutan. Netty menilai kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada calon PMI yang bergantung pada peluang kerja di luar negeri.
Karena itu, ia meminta pemerintah menyiapkan strategi mitigasi yang jelas, termasuk membuka alternatif penempatan ke negara yang dinilai lebih aman agar kesempatan kerja tetap tersedia.
“Jika moratorium diberlakukan, pemerintah perlu menyiapkan alternatif penempatan di negara yang lebih aman, sehingga peluang kerja bagi masyarakat tetap terbuka,” katanya.
Netty juga menyoroti kesiapan pemerintah menghadapi potensi eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia meminta perlindungan bagi PMI yang masih berada di kawasan tersebut diperkuat, termasuk memastikan langkah evakuasi dan pendampingan berjalan maksimal.
Selain itu, ia menekankan pentingnya layanan psikologis bagi PMI yang terdampak situasi konflik agar dapat diakses dengan mudah.
“Langkah evakuasi, pendampingan, serta layanan psikologis bagi PMI harus dipastikan berjalan optimal dan mudah diakses,” tegasnya.
Dalam hal koordinasi, Netty meminta Kementerian P2MI meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri serta melibatkan DPR dalam pengambilan kebijakan strategis. Menurutnya, koordinasi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak parsial dan benar-benar melindungi PMI secara menyeluruh.
Ia berharap pemerintah dapat menyeimbangkan aspek perlindungan dengan keberlanjutan ekonomi pekerja migran.
“Kita ingin memastikan bahwa negara hadir melindungi pekerja migran, sekaligus tetap membuka peluang kesejahteraan bagi mereka secara berkelanjutan,” tutupnya.
