Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mendorong pemerintah memprioritaskan penyediaan pangan sebagai fondasi utama kedaulatan pangan, seiring kondisi global yang dinilainya cenderung menuju krisis. Ia menekankan bahwa fokus pada ketersediaan pangan menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan pangan di dalam negeri.
“Menghadapi kondisi global saat ini yang cenderung menuju krisis, maka Indonesia harus memfokuskan ketersediaan pangan sebagai fondasi utama kedaulatan pangan,” ujar Riyono dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).
Untuk memastikan pangan di Indonesia tetap aman, Riyono menyampaikan tiga poin strategis. Pertama, ia menilai cadangan beras nasional perlu dijaga, baik dari sisi kualitas maupun tata kelola. Menurutnya, cadangan pangan berupa beras yang telah menembus 4 juta ton harus dikelola secara baik agar tetap siap digunakan ketika dibutuhkan.
Kedua, Riyono menyoroti pentingnya perlindungan bagi petani sebagai produsen pangan utama. Ia mendorong skema insentif harga produk pertanian agar petani tetap mendapatkan kepastian. “Harga GKP dan jagung yang sudah baik harus tetap dipertahankan, kalau perlu ditambah dengan asuransi hasil pertanian karena menghadapi risiko kemarau panjang,” tuturnya.
Ketiga, Riyono meminta agar politik anggaran untuk sektor pertanian dan perikanan tidak dikenai kebijakan efisiensi. Ia menegaskan anggaran pertanian sebesar Rp60 triliun tidak boleh dipangkas karena ketahanan pangan dan pemenuhan protein dinilai bertumpu pada sektor tersebut. Ia bahkan menyatakan anggaran dapat ditambah bila diperlukan untuk mengantisipasi potensi krisis pangan dunia.
Dalam pandangannya, persoalan pangan global juga dipengaruhi kegagalan berbagai agenda internasional. Riyono menilai program MDGs tidak berhasil mengatasi kelaparan, dengan sekitar satu miliar penduduk dunia disebut terancam kelaparan dan terjadi banyak kematian akibat kelaparan global. Ia juga menilai target SDGs ke-2 pada 2030—mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan—berpotensi kembali tidak tercapai karena perubahan ekstrem dalam peta pangan global.
Riyono menyebut ketidakpastian global turut meningkat akibat konflik, termasuk perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Menurutnya, situasi tersebut membuat negara-negara produsen pangan cenderung menahan pasokan untuk kebutuhan sendiri.
Ia menilai gangguan distribusi pangan global berdampak pada kenaikan harga pangan dunia, penurunan ketersediaan, dan tingginya permintaan. Dalam kondisi seperti itu, komoditas pangan disebut dapat berubah menjadi komoditas politik yang pada akhirnya kerap merugikan petani.
“Pangan dan energi sebagai instrumen dasar manusia berubah menjadi senjata mematikan untuk menguasai bahkan ‘menjajah’ suatu negara atas nama impor, sedangkan produsen utamanya, yaitu petani dan negaranya, masih tetap miskin dan menderita,” ujar Riyono.
