Anggota Komisi I DPR RI Syahrul mengingatkan pemerintah agar tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai berpotensi memicu eskalasi perang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu (7/3/2026), Syahrul menegaskan Indonesia merupakan negara non-blok dan secara konstitusi mengutuk penjajahan. Karena itu, ia menilai Indonesia harus memandang konflik secara objektif dan berpegang pada prinsip hukum internasional.

Syahrul menyebut sejak awal Indonesia telah menegaskan diri tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu. Prinsip tersebut, menurutnya, harus menjadi pedoman dalam menyikapi berbagai konflik global, termasuk dinamika ketegangan antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel.

Ia juga mempertanyakan legitimasi serangan Amerika terhadap Iran yang dinilai tidak disertai mandat dari lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Syahrul mengatakan, ketiadaan legitimasi dari PBB atau lembaga internasional menjadi persoalan, seraya menyinggung adanya suara publik di Amerika yang menilai konflik tersebut lebih banyak terkait kepentingan Israel.

Syahrul menilai eskalasi konflik berpotensi berlangsung lama, terutama setelah wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Ia berpandangan kondisi itu dapat memicu respons militer yang lebih luas dari Iran terhadap kepentingan Amerika di kawasan.

Menurutnya, Iran tidak berhenti melakukan serangan balasan dan bahkan menyasar pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Hal tersebut, kata Syahrul, menunjukkan konflik berpeluang melebar.

Terkait perlindungan warga negara Indonesia (WNI), Syahrul menyatakan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI telah memiliki prosedur tetap untuk menghadapi situasi darurat di luar negeri. Ia mengatakan WNI di luar negeri diminta berkoordinasi dengan KBRI, termasuk apabila diperlukan evakuasi.

Lebih jauh, Syahrul menilai konflik ini perlu menjadi pelajaran strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian nasional, terutama pada sektor-sektor strategis. Ia mencontohkan Iran yang dinilai mampu bertahan di tengah embargo internasional selama puluhan tahun, namun tetap mengembangkan teknologi pertahanan secara mandiri.

Syahrul menegaskan ada tiga sektor yang perlu dikuasai negara agar memiliki kekuatan nasional yang kokoh, yakni pangan, obat-obatan, dan industri pertahanan. Menurutnya, kemampuan memproduksi ketiganya secara mandiri akan memperkuat posisi negara.