Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Irsan Sosiawan meminta Badan Informasi Geospasial (BIG) mengutamakan kepentingan nasional dalam pengadaan data dasar geospasial dan peta dasar wilayah. Tender tersebut menargetkan produksi data dasar geospasial skala besar (large-scale) serta base maps untuk wilayah urban dan non-urban di seluruh Indonesia.
Menurut Irsan, prioritas seharusnya diberikan kepada pihak dalam negeri, sementara kerja sama dengan mitra asing dapat dilakukan setelahnya. “Yang jelas, mestinya memprioritaskan kepentingan nasional ya. Kita sendiri (lokal, red) dulu, nanti partnernya siapa, apakah dari China atau yang lain silahkan, itu terbuka,” ujarnya.
Dalam informasi yang beredar, empat perusahaan asal China disebut berpotensi memenangkan tender yang dibiayai dari soft loan Bank Dunia dengan nilai anggaran 238 juta dolar AS atau sekitar Rp4 triliun dengan kurs Rp16.500. Proyek ini disebut sebagai bagian dari paket Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) berkode P180860.
Empat perusahaan yang disebut yakni Asia Air Survey Co., L.td, PT KQ Geo Technologies Co.Ltd, PT Shaanxi Tirain Science & Technology Co.Ltd, dan PT Beijing ZKYS Remote Sensing Information Technology Co.Ltd.
Irsan menyatakan DPR belum menerima informasi resmi terkait hal tersebut. Ia berharap BIG dapat memberikan penjelasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR, mengingat besarnya urgensi proyek bagi Indonesia.
Ia menilai kepentingan nasional perlu menjadi prioritas karena proyek tersebut berperan penting dalam menyediakan data dasar yang akurat untuk perencanaan ruang, pengelolaan wilayah, serta penentuan potensi sumber daya alam. “Itu menjadi suatu kemaksimalan progres untuk kita mengetahui tata ruang dan segalanya, untuk menjadi data yang konkrit,” katanya.
Dengan tersedianya data dasar yang memadai, pemerintah dinilai dapat memastikan potensi suatu wilayah, termasuk sumber daya alam, tanpa mengandalkan perkiraan. “Jadi tidak menebak-nebak agar itu menjadi suatu wilayah yang memiliki cadangan atau potensi-potensi kekayaan alam yang ada di seluruh kepulauan Indonesia,” ujar politisi Partai Nasdem tersebut.
Karena itu, Irsan mengingatkan BIG agar memilih mitra kerja strategis yang menguntungkan Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjaga data yang berkaitan dengan sumber daya alam. “Jangan sampai rahasia sumber daya alam kita diketahui negara lain,” ucapnya.
Proyek ini turut menjadi perhatian publik karena dikaitkan dengan isu kedaulatan data. Sejumlah kekhawatiran muncul terkait potensi akses atau duplikasi data sensitif, seperti informasi wilayah mineral, kawasan perbatasan, rute infrastruktur vital, hingga kawasan rahasia militer, apabila perusahaan asing menjadi pemenang tender.
