Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menilai wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah perlu dipahami sebagai sinyal moral kepemimpinan di tengah situasi global yang tidak menentu. Ia menyebut, langkah tersebut dapat menunjukkan empati dan solidaritas pejabat kepada masyarakat yang berpotensi terdampak gejolak ekonomi.
Ali menyinggung dampak konflik di Timur Tengah yang dinilai dapat memengaruhi harga energi global, rantai pasok internasional, serta stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks itu, ia menilai para pemimpin perlu berada di garis depan untuk memberi contoh.
“Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” ujar Ali Ahmad, Selasa, 17 Maret 2026.
Meski memiliki nilai simbolik yang kuat, Ali menilai pemotongan gaji menteri maupun anggota DPR relatif kecil kontribusinya terhadap anggaran negara. Karena itu, ia menekankan kebijakan tersebut sebaiknya diposisikan sebagai pesan kepemimpinan moral, bukan menjadi satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi.
Ali mendorong agar wacana penghematan tidak berhenti pada pemotongan gaji pejabat, melainkan diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional. Menurutnya, langkah itu dapat mencakup efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran.
“Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” kata politisi Fraksi PKB tersebut.
Ia menambahkan, apabila kebijakan pemotongan gaji pejabat benar-benar diterapkan, hal itu dapat menjadi contoh kepemimpinan yang memberi teladan kepada publik, bukan sekadar kebijakan administratif.
Namun Ali menegaskan, prioritas utama tetap memastikan anggaran negara mampu melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global, terutama kelompok rentan, UMKM, dan sektor produktif. Ia juga menekankan pentingnya transparansi komunikasi kepada publik apabila kebijakan tersebut dijalankan, agar menjadi simbol kebersamaan nasional dalam menghadapi krisis global.
Menurut Ali, situasi global saat ini semestinya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi pengelolaan anggaran negara, meningkatkan efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang berdampak bagi rakyat, serta memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan.
