Ketegangan di kawasan Selat Hormuz akibat perang AS-Israel dengan Iran disebut berdampak serius secara global, termasuk terhadap distribusi minyak dunia dan pasokan energi Indonesia. Selat Hormuz, yang berada di kawasan Iran, merupakan jalur utama distribusi minyak dari Timur Tengah.

Dalam perkembangan terbaru, Indonesia disebut tidak masuk dalam daftar negara yang dipermudah oleh Iran untuk melintasi Selat Hormuz. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kelancaran distribusi energi nasional, termasuk operasional kapal milik Pertamina yang beraktivitas di kawasan itu.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menekankan pentingnya jalur diplomasi untuk merespons situasi tersebut. Menurutnya, kondisi yang berkembang perlu dihadapi dengan komunikasi yang terukur.

“Situasi di Selat Hormuz menghadirkan tantangan tersendiri bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Meski demikian, setiap tantangan juga membuka peluang bagi diplomasi yang konstruktif. Dengan komunikasi yang berkesinambungan serta sikap saling menghormati, keyakinan tetap terjaga bahwa kepentingan nasional dapat terlindungi,” ujar Dave saat dihubungi, Jumat (27/3/2026).

Dave menilai kapal Pertamina membawa kepentingan strategis dalam menjaga pasokan energi nasional sehingga perlu memperoleh jaminan kelancaran operasional. Ia menyebut hal itu dapat ditempuh melalui pendekatan yang sabar dan terarah.

Ia juga mendorong pemerintah mengintensifkan komunikasi resmi dengan Iran, baik melalui Kementerian Luar Negeri maupun jalur diplomatik lain di Teheran. Dalam komunikasi tersebut, pemerintah diminta menegaskan posisi Indonesia sebagai pihak yang tidak terlibat konflik.

“Interaksi yang berkelanjutan harus menegaskan bahwa kapal Indonesia tidak terlibat dalam tindakan agresif, melainkan menjalankan misi ekonomi yang sah dan penting bagi kebutuhan energi nasional,” katanya.

Melalui langkah diplomasi tersebut, DPR berharap kapal Indonesia dapat tetap melintas tanpa hambatan di jalur strategis Selat Hormuz.