Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil sikap menyusul meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran. DPR menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk kewajiban PBB melindungi masyarakat sipil serta menjaga perdamaian dan stabilitas global.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia harus terus menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif dalam menjaga kepentingan nasional secara bijaksana, konsisten, dan konstruktif di tengah dinamika geopolitik global. Pernyataan itu disampaikan Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.
Menurut Puan, konflik antara AS-Israel dan Iran tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan di tingkat regional, tetapi juga menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan. Ia menilai situasi tersebut kembali menegaskan pentingnya penguatan hukum internasional dan peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, serta hak negara untuk mempertahankan kedaulatannya.
Puan juga menyoroti penggunaan kekuatan militer dalam konflik Timur Tengah yang dinilainya memperlihatkan dominasi negara tertentu atas negara lain. Ia menyebut kondisi itu turut mengabaikan peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas, sekaligus menunjukkan kegagalan sistem keamanan global yang dinilai tidak lagi mampu menjamin keseimbangan kepentingan antarnegara.
Di tengah ketidakpastian global, DPR RI, kata Puan, akan terus memperkuat diplomasi parlemen melalui kerja sama antarparlemen, termasuk dengan menerima delegasi parlemen dari negara sahabat. DPR juga menegaskan pentingnya de-eskalasi dan penyelesaian konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap hukum internasional, serta perlindungan kemanusiaan.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu memastikan DPR akan memanfaatkan forum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia pada Juli mendatang untuk menata stabilitas regional. Puan menyebut forum tersebut dapat menjadi momentum memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia dalam mendorong solidaritas kawasan dan menjaga stabilitas regional.
Selain itu, DPR RI disebut akan terus mengambil peran dalam memperkuat kebijakan politik luar negeri Indonesia guna mendorong perdamaian dunia dan tata dunia yang lebih adil bagi semua, sejalan dengan prinsip bebas dan aktif. Puan juga menyatakan DPR mendukung berbagai upaya dan inisiatif diplomasi, baik bilateral, regional, maupun multilateral, serta mendorong seluruh pihak menahan diri untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih luas.
