Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat dinilai tidak hanya berkaitan dengan ketegangan militer, tetapi juga berimplikasi pada ekonomi internasional. Dari sudut pandang ekonomi global, eskalasi di kawasan tersebut berhubungan dengan perebutan kendali atas ruang strategis, terutama energi, jalur pelayaran, serta keamanan rantai pasok dunia.
Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Probo Darono Yakti, menjelaskan posisi Iran di kawasan Teluk menjadikannya aktor penting dalam sistem ekonomi global. Kawasan itu disebut sebagai jalur vital distribusi energi dunia sekaligus rute perdagangan internasional.
“Setiap eskalasi konflik di Iran hampir selalu berimplikasi pada ekonomi politik global. Negara yang mampu mengamankan pasokan energi dan mengendalikan rute logistik akan memiliki leverage ekonomi yang lebih besar,” kata Probo.
Ia menyoroti Selat Hormuz sebagai salah satu titik paling strategis dalam dinamika konflik tersebut karena menjadi rute utama perdagangan energi dunia. Pada 2024, sekitar 20 juta barel minyak per hari—setara kurang lebih 20 persen konsumsi minyak global—melintasi selat itu. Selain itu, hampir seperlima perdagangan gas alam cair (LNG) dunia juga melalui jalur yang sama.
“Karena itu, konflik Iran memiliki bobot sistemik, bukan sekadar konflik regional,” ujarnya.
Menurut Probo, eskalasi konflik turut memengaruhi pasar energi global. Perubahan harga energi tidak hanya dipicu kondisi pasokan nyata, tetapi juga persepsi risiko di pasar. Dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak dunia disebut mengalami kenaikan signifikan akibat sejumlah faktor, seperti gangguan pengiriman tanker, perlambatan produksi, serta kekhawatiran potensi pembatasan akses di Selat Hormuz.
Dampak kenaikan harga energi kemudian merembet ke berbagai sektor, mulai dari biaya listrik, industri pelayaran, hingga harga pangan. Kondisi ini juga memengaruhi aktivitas industri di kawasan Asia yang bergantung pada pasokan energi dan bahan baku petrokimia.
Bagi Indonesia, situasi tersebut dinilai menimbulkan tantangan tersendiri. Sebagai negara yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energinya, Indonesia rentan terhadap kenaikan harga minyak dan potensi gangguan pasokan energi global.
“Ketika jalur energi terganggu, dampaknya tidak hanya pada minyak mentah, tetapi juga LPG, fuel oil, hingga bahan baku industri lainnya,” ungkap Probo.
Ia menambahkan, konflik geopolitik semacam ini juga dapat memicu pergeseran di pasar keuangan global. Dalam kondisi ketidakpastian, investor cenderung memindahkan modal ke aset yang dianggap lebih aman, sementara kenaikan harga energi berpotensi memicu inflasi impor dan meningkatkan risiko investasi.
Dalam jangka menengah, Probo menilai konflik tersebut berpotensi mengubah peta kerja sama energi global. Negara-negara konsumen besar diperkirakan akan mempercepat diversifikasi sumber energi dan memperkuat kontrak jangka panjang dengan pemasok alternatif.
Menurutnya, negara berkembang menjadi pihak yang paling rentan karena ruang fiskal terbatas serta tingkat ketergantungan energi yang relatif tinggi. “Keamanan energi, keamanan maritim, dan stabilitas ekonomi global kini saling terhubung. Karena itu, respons terhadap konflik seperti ini harus dilihat tidak hanya dari sisi militer atau diplomasi, tetapi juga dari perspektif geoekonomi,” pungkasnya.
