Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai Indonesia perlu mengambil peran lebih aktif dalam mendorong perdamaian dunia di tengah meningkatnya konflik bersenjata di berbagai kawasan. Ia menyebut situasi geopolitik global saat ini sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan.
Doli juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPR RI Puan Maharani atas pidato pada pembukaan masa sidang DPR, Selasa (10/3/2026). Dalam pidato tersebut, Puan menyinggung situasi konflik global serta menyampaikan belasungkawa atas wafatnya pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Menurut Doli, dalam empat tahun terakhir eskalasi konflik dan perang di berbagai belahan dunia semakin meluas dan berbahaya. Ia menyebut sejumlah konflik yang terjadi telah berdampak pada stabilitas global, termasuk kondisi ekonomi dunia.
“Kita semua tahu bahwa dalam empat tahun terakhir ini konflik dan perang terus berlangsung di berbagai belahan dunia, bahkan semakin eskalatif. Mulai dari perang Rusia-Ukraina, agresi militer Israel di Gaza, invasi Amerika Serikat terhadap Venezuela, hingga perang antara AS-Israel melawan Iran, serta serangan Israel ke Lebanon yang bahkan mulai meluas ke Jazirah Arab,” ujar Doli.
Ia menilai konflik-konflik tersebut bukan hanya memicu tragedi kemanusiaan, tetapi juga mulai memunculkan krisis ekonomi global yang turut dirasakan banyak negara, termasuk Indonesia. “Situasi ini tentu meresahkan seluruh umat manusia di dunia, termasuk kita di Indonesia. Konflik tersebut bahkan sudah mulai menimbulkan krisis ekonomi dunia,” katanya.
Doli menegaskan Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memperjuangkan perdamaian dunia. Menurutnya, hal itu sejalan dengan sejarah dan prinsip politik luar negeri Indonesia yang dikenal bebas dan aktif, serta peran Indonesia sebagai salah satu pelopor Gerakan Non-Blok.
Ia juga mengaitkan sikap tersebut dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. “Di dalam Mukaddimah UUD 1945 jelas disebutkan bahwa penjajahan harus dihapuskan di muka bumi dan Indonesia harus ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tutur Doli.
Karena itu, Doli menilai DPR tidak cukup hanya menyampaikan keprihatinan, melainkan perlu mengambil langkah politik yang lebih tegas. Ia mendorong DPR menyatakan pendapat sebagai sikap resmi institusi untuk memberikan dukungan moral dan politik kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dalam upaya mengakhiri perang.
“Saatnya DPR berbicara lebih tegas dan konkret dengan menyatakan pendapat sebagai sikap resmi institusi DPR, guna memberikan dukungan moral dan politik sepenuhnya kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengakhiri perang,” ujarnya.
Doli turut mengusulkan sejumlah langkah yang dapat ditempuh Indonesia. Salah satunya mendorong kembali pertemuan seluruh anggota Board of Peace (BoP) untuk merumuskan langkah nyata dalam menghentikan konflik bersenjata. “Pertama, dimulai dengan meminta diadakannya kembali pertemuan seluruh anggota Board of Peace untuk merumuskan ulang niat, konsep, sikap, dan tindakan dalam mengimplementasikan perdamaian secara nyata, termasuk menghentikan setiap agresi militer atau bentuk penjajahan apa pun,” kata Doli.
Namun, ia menilai Indonesia perlu mempertimbangkan langkah tegas apabila forum tersebut tidak menunjukkan komitmen. “Kedua, jika pertemuan itu tidak kunjung dilakukan dan tidak ada itikad baik dari negara-negara yang tergabung dalam BoP untuk benar-benar menjaga perdamaian, maka saya kira Indonesia sebaiknya segera mengundurkan diri dari BoP,” tegasnya.
Selain itu, Doli mendorong Indonesia mengambil inisiatif diplomasi global dengan menggalang dukungan negara-negara lain dan berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Indonesia harus segera mengambil inisiatif langkah diplomatik dengan menggalang dukungan negara-negara di seluruh dunia dan berkoordinasi dengan PBB untuk mengakhiri perang,” ucapnya.
Doli menekankan, upaya menghentikan perang harus dipandang sebagai perjuangan kemanusiaan, bukan semata-mata persoalan agama atau kepentingan politik. “Ini semua soal kemanusiaan, bukan soal agama atau keyakinan. Kita semua umat manusia harus bersatu melawan perang, pembunuhan, dan penjajahan,” katanya.
