JAKARTA — Ketegangan akibat konflik Rusia-Ukraina menambah tekanan pada rantai pasok komoditas global yang sebelumnya sudah terganggu oleh pandemi Covid-19. Situasi ini dinilai perlu diantisipasi melalui kebijakan yang tepat agar dampaknya tidak mengganggu pemulihan ekonomi nasional.

Hambatan rantai pasok terlihat jelas pada komoditas pangan. Jika produksi Rusia dan Ukraina digabung, kedua negara ini menyumbang 30,1 persen pangsa pasar gandum dunia, 23,4 persen pangsa pupuk dunia, serta 14,5 persen pangsa jagung dunia.

Di sektor energi, pangsa ekspor batubara Rusia mencapai 15 persen pangsa pasar global. Sementara pangsa ekspor minyak mentah Rusia tercatat 11,9 persen pangsa global, dan produksi gas alam Rusia selama ini berkisar 4,8 persen pangsa pasar global.

Inflasi global dan dampaknya ke dalam negeri

Terhambatnya rantai pasok berbagai komoditas, terutama pangan dan energi, memicu gejolak harga yang merembet pada tren inflasi global. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio N Kacaribu, mengatakan kenaikan harga komoditas berpotensi memperburuk tekanan inflasi di banyak negara.

Berdasarkan kajian BKF, tingkat inflasi global tahun ini berpotensi naik dari 3,8 persen menjadi 4,6 persen, dan baru diperkirakan melandai pada 2023.

Kenaikan harga global juga dinilai akan ikut menyeret harga di tingkat nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Maret 2022 dibandingkan Maret 2021 mencapai 2,64 persen. Inflasi tahunan pada Maret 2022 ini menjadi yang tertinggi sejak April 2020.

Meski inflasi masih berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia (BI) sebesar 2 persen hingga 4 persen, Febrio mengingatkan bahwa tanpa bauran kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, laju inflasi yang tinggi berisiko melemahkan aktivitas ekonomi.

“Kami akan terus memantau dan memitigasi dampaknya. Nilai tukar rupiah masih sangat baik dikelola oleh Bank Indonesia. Kebijakan fiskal dan bansos (bantuan sosial) juga akan diprioritaskan untuk menjaga daya konsumsi,” kata Febrio.

Selain dipengaruhi gejolak harga komoditas global, tekanan inflasi di dalam negeri juga mulai muncul akibat naiknya permintaan di tengah pemulihan pascapandemi serta momen bulan Ramadhan.

Proyeksi pertumbuhan dipangkas

Ketidakpastian akibat ketegangan Rusia dan Ukraina turut memengaruhi proyeksi ekonomi. Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur-Pasifik tahun 2022 dari 5,4 persen menjadi 5 persen.

Untuk Indonesia, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 dipangkas dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen, dengan skenario pertumbuhan terburuk 4,6 persen. Sementara BKF memasang target pertumbuhan ekonomi tahun ini di kisaran 4,8 persen hingga 5,5 persen.

Subsidi dan perlindungan sosial

Plt Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF, Abdurohman, mengingatkan kenaikan harga komoditas energi dan pangan dapat mempercepat serapan belanja subsidi pemerintah. Menurut dia, daya beli masyarakat menjadi aspek utama yang harus dijaga di tengah transmisi kenaikan harga global ke inflasi domestik.

Dalam APBN 2022, pemerintah mengalokasikan total anggaran subsidi sebesar Rp 206,96 triliun, yang terdiri dari subsidi energi Rp 134,03 triliun dan subsidi nonenergi Rp 72,93 triliun. Selama Januari–Februari 2022, belanja subsidi energi mencapai Rp 21,7 triliun atau setara 16,97 persen dari pagu subsidi energi.

Di sisi lain, kenaikan harga komoditas ekspor turut berdampak pada penerimaan negara. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara pada Februari 2022 naik 37,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 302,4 triliun.

Peningkatan penerimaan tersebut dinilai memperluas fleksibilitas program perlindungan sosial yang pada tahun ini dianggarkan sebesar Rp 154,8 triliun. Program perlindungan sosial itu mencakup berbagai sasaran, antara lain:

• 37,9 juta pelanggan listrik tersubsidi
• 8 juta metrik ton elpiji 3 kg
• 7,5 juta keluarga penerima BLT di perdesaan
• 10 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan
• 18,8 juta keluarga penerima kartu sembilan kebutuhan pokok
• 20,2 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar
• 96,8 juta keluarga penerima bantuan iuran dalam Jaminan Kesehatan

Transmisi lewat rantai perdagangan

Kepala BPS Margo Yuwono mengingatkan bahwa meski neraca perdagangan Indonesia dengan Rusia dan Ukraina tidak terlalu besar, perang tetap bisa memukul perekonomian Indonesia melalui transmisi rantai perdagangan.

Ia menyoroti komposisi impor Indonesia yang didominasi bahan baku/penolong. Kenaikan harga komoditas global dapat memengaruhi pasokan dan harga bahan baku, yang kemudian mendorong kenaikan biaya produksi dan berdampak pada harga output industri.

“Sektor riil akan terpukul, demikian juga masyarakat yang harus menghadapi kenaikan berbagai harga barang,” ujar Margo.

Industri mencari pemasok alternatif

Ketua Bidang Industri Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Johnny Darmawan menilai ketegangan geopolitik pascainvasi Rusia berpotensi menahan laju pemulihan ekonomi pascapandemi. Bagi pelaku industri, dampaknya terasa dalam bentuk disrupsi rantai pasok yang terjadi berulang setelah sebelumnya terganggu oleh pandemi.

Menurut dia, industri yang mengimpor bahan baku dari Rusia dan Ukraina harus segera mencari pemasok lain untuk mencegah kelangkaan bahan baku yang dapat mengganggu produksi. Ia mencontohkan industri makanan dan minuman yang mengimpor 3,07 juta ton gandum dari Ukraina pada 2021, serta industri besi dan baja yang mengimpor 486.000 ton ingot besi dan baja dari Rusia pada 2021. Kedua subsektor itu kini mencari alternatif pasokan dari negara lain.

Johnny menilai pergeseran pasokan tersebut tidak mudah karena perubahan harga dan perhitungan logistik. Di sisi lain, ia mengakui ada dampak positif berupa kenaikan harga ekspor komoditas seperti batubara dan minyak kelapa sawit mentah (CPO). Namun, menurutnya, kenaikan harga komoditas tidak selalu menguntungkan bagi masyarakat, salah satunya terlihat dari kenaikan harga minyak goreng sawit di dalam negeri yang mengikuti harga pasar internasional.