BERITA TERKINI
Diplomasi Luar Negeri Prabowo Meningkat, Fokus Barat dan Timur Tengah untuk Dagang serta Investasi

Diplomasi Luar Negeri Prabowo Meningkat, Fokus Barat dan Timur Tengah untuk Dagang serta Investasi

Presiden Prabowo Subianto mencatat intensitas kunjungan luar negeri yang tinggi sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Hingga akhir Februari 2026, ia telah melakukan 48 perjalanan ke berbagai negara, dengan total waktu sekitar 112 hari atau setara 3,5 bulan berada di luar negeri. Angka itu disebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan jumlah lawatan Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode yang sama di awal masa pemerintahan masing-masing.

Rangkaian perjalanan terbaru berlangsung hampir dua pekan, mencakup Amerika Serikat, Inggris, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Dalam lawatan itu, Prabowo menghadiri sidang perdana Board of Peace (BoP) di Washington, menyaksikan penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Badan Pengelola Investasi Danantara dan Arm Limited di London, serta bertemu Raja Yordania Abdullah II ibn Al Hussein di Istana Basman, Amman.

Aktivitas diplomasi yang meningkat ini terjadi di tengah situasi geopolitik global yang dinamis, mulai dari konflik di Timur Tengah hingga menguatnya proteksionisme perdagangan yang dipicu kebijakan tarif Amerika Serikat. Sejumlah riset juga mencatat tren global bahwa mobilitas para pemimpin dunia meningkat dalam beberapa dekade terakhir.

Meski demikian, arah kunjungan luar negeri Prabowo menunjukkan pola yang dinilai berbeda dari pergeseran geopolitik global. Analisis Focaldata mencatat pusat gravitasi geopolitik dunia sejak 2025 bergerak menjauh dari Amerika Serikat dan semakin mendekat ke Cina. Di bawah agenda “America First”, jumlah negara yang selaras dengan Washington dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB disebut menurun, sementara kedekatan diplomatik terhadap Beijing relatif stabil.

Indonesia justru tercatat condong ke Amerika Serikat pada 2025, meski sebelumnya lebih dekat dengan Cina secara geopolitik. Dari 48 kunjungan luar negeri, Prabowo melakukan 16 kunjungan ke negara-negara Barat dan sekutunya—terutama Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis—dengan total 39 hari berada di kawasan tersebut, termasuk hampir dua pekan di Amerika Serikat. Selain itu, terdapat 13 kunjungan ke Timur Tengah dan sembilan kali ke ASEAN, dengan mayoritas kunjungan hanya ke Malaysia. Sementara Cina dan Rusia masing-masing hanya dikunjungi dua kali.

Distribusi perjalanan ini juga memunculkan catatan bahwa, meski pemerintah kerap mengusung narasi solidaritas Global South dan kerja sama Selatan-Selatan, diplomasi Indonesia masih berorientasi kuat pada negara-negara Barat. Radityo Dharmaputra dari Universitas Airlangga dan Ahmad Rizky M. Umar dari Aberystwyth University, dalam tulisan di The Conversation Indonesia pada 24 Juli 2025, menilai diplomasi Indonesia cenderung tidak menunjukkan arah yang jelas. Mereka juga menyoroti terbatasnya prioritas kunjungan ke ASEAN, serta menilai diplomasi yang intens berisiko terlihat sebagai “gaya tanpa substansi” bila tidak diiringi strategi kebijakan yang konsisten.

Keduanya turut mencatat kecenderungan pengambilan keputusan luar negeri yang semakin terpusat di lingkaran presiden, sehingga peran Kementerian Luar Negeri dinilai meredup. Dalam konteks negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, salah satu hasilnya adalah kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Kajian LPEM UI dalam “Trade and Industry Brief” menilai kesepakatan itu berat sebelah, antara lain karena Indonesia disebut memberikan konsesi luas, termasuk penghapusan tarif hingga 0% untuk sekitar 99% produk Amerika Serikat. Kajian tersebut juga menyoroti permintaan penghapusan hambatan non-tarif dan harmonisasi standar produk dengan standar Amerika yang dinilai berpotensi menggerus kedaulatan regulasi domestik.

Di sisi lain, berbagai pertemuan bilateral dan multilateral menunjukkan bahwa diplomasi Prabowo menekankan kerja sama perdagangan dan penarikan investasi. Pendekatan ini sejalan dengan prioritas diplomasi ekonomi pada era pemerintahan sebelumnya, namun berbeda pada tingkat keterlibatan langsung presiden yang membuat frekuensi kunjungan meningkat sejak awal masa jabatan.

Dalam sejumlah forum global, Prabowo juga mempromosikan sovereign wealth fund yang ia dirikan, BPI Danantara, untuk membangun kepercayaan investor. Saat World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari, ia menyatakan Danantara membuat Indonesia dapat tampil sebagai mitra yang setara dan membuka peluang investasi.

Beberapa komitmen investasi disebut mulai diperoleh. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Prabowo mengamankan komitmen investasi maritim senilai 4 miliar poundsterling atau setara Rp90 triliun. Dalam kesepakatan ART yang diteken pada Februari, Amerika Serikat juga disebut menimbang investasi, khususnya di bidang pertambangan mineral tanah jarang. Prabowo juga dijadwalkan kembali melawat ke Jepang dan Korea Selatan pada akhir Maret untuk membahas kerja sama perdagangan dan investasi.

Di Timur Tengah, selain membawa agenda perdamaian, pemerintah juga menargetkan peningkatan investasi. Dalam pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Abu Dhabi pada Februari, Prabowo mengantongi komitmen UEA untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Sebelumnya, ia juga membawa pulang kesepakatan investasi senilai US$27 miliar atau setara Rp459 triliun setelah bertemu Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) di Jeddah.

Namun, gencarnya diplomasi ke Barat dan Timur Tengah belum sepenuhnya tercermin dalam arus investasi langsung yang masuk sepanjang 2025. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat penanaman modal asing (PMA) ke Indonesia mencapai Rp900,9 triliun pada Januari–Desember 2025. Mayoritas investasi disebut justru berasal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara serta sejumlah negara dari Blok Timur.

Singapura tercatat menjadi investor terbesar dengan nilai Rp278,5 triliun atau sekitar 31% dari total PMA 2025. Berikutnya adalah Hong Kong sebesar Rp170,3 triliun, Cina Rp120,1 triliun, dan Malaysia Rp71,4 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa, terlepas dari intensitas pendekatan diplomatik ke negara-negara Barat dan Timur Tengah, peta investor utama Indonesia masih didominasi kawasan terdekat di Asia.