Dalam beberapa waktu terakhir, publik menyaksikan dinamika yang tidak biasa dalam pengelolaan diplomasi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengundang berbagai tokoh nasional untuk membahas posisi Indonesia di tengah perkembangan geopolitik global.

Undangan itu tidak hanya ditujukan kepada tokoh organisasi keagamaan, tetapi juga kepada para mantan menteri luar negeri, ketua umum partai politik, mantan wakil menteri luar negeri, hingga mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, serta sejumlah mantan wakil presiden. Langkah tersebut dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah memandang situasi geopolitik global sebagai persoalan yang tidak sederhana.

Polemik kemudian muncul setelah Indonesia masuk dalam Board of Peace (BoP), forum internasional yang diprakarsai Donald Trump, pada saat ketegangan Amerika Serikat dan Iran memanas. Indonesia bahkan disebut siap menawarkan diri sebagai mediator dalam konflik tersebut.

Di ruang publik, perkembangan ini memicu perdebatan panjang. Sebagian pihak mempertanyakan arah diplomasi Indonesia, terutama terkait posisi terhadap Palestina. Kritik datang dari berbagai kalangan, mulai dari diplomat senior, tokoh nasional, hingga masyarakat sipil.

Namun, polemik yang mengemuka dinilai tidak sepenuhnya lahir dari substansi kebijakan. Yang lebih menonjol adalah lemahnya orkestrasi komunikasi pemerintah dalam menjelaskan arah serta pertimbangan di balik langkah diplomasi tersebut.

Konteks global turut memperbesar kebutuhan penjelasan itu. Gaya kepemimpinan Donald Trump, dari kebijakan tarif dagang yang agresif hingga sikap politik yang sulit diprediksi, membuat banyak negara berada dalam posisi berhati-hati. Trump juga dinilai mendorong penataan ulang tatanan politik internasional, termasuk melalui gagasan membangun forum tandingan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam situasi geopolitik yang bergerak cepat, pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk menjelaskan alasan strategis di balik posisi Indonesia. Namun, ruang penjelasan itu dinilai belum hadir secara kuat di ruang publik. Akibatnya, spekulasi berkembang dan berubah menjadi polemik yang riuh.

Dalam politik, kebijakan publik bukan hanya dinilai dari substansinya, tetapi juga dari bagaimana kebijakan itu dijelaskan kepada masyarakat. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang rasional dapat terlihat membingungkan. Karena itu, peran tim komunikasi pemerintah menjadi krusial untuk memastikan publik memahami tujuan dan kerangka berpikir di balik keputusan negara.

Pemerintah disebut mungkin memiliki pertimbangan geopolitik mengapa Indonesia perlu masuk dalam forum baru atau mengapa menawarkan diri menjadi mediator konflik internasional. Dalam logika diplomasi, langkah seperti itu dapat dipandang sebagai upaya memperluas peran Indonesia di panggung global. Namun publik tidak selalu menilai kebijakan melalui kalkulasi geopolitik yang kompleks, melainkan melalui informasi yang diterima.

Ketika informasi tidak disampaikan secara utuh, ruang interpretasi menjadi luas. Berbagai persepsi pun bermunculan: ada yang menilai Indonesia terlalu dekat dengan Amerika Serikat, ada yang khawatir posisi Indonesia terhadap Palestina akan berubah, dan ada pula yang menganggap langkah pemerintah terlalu ambisius di tengah situasi yang memanas.

Dalam sistem presidensial, juru bicara presiden atau tim komunikasi pemerintah memiliki posisi strategis sebagai penerjemah politik, yakni menjembatani visi dan kebijakan presiden agar dapat dipahami publik secara jelas dan konsisten. Tanpa peran tersebut, presiden kerap menjadi sasaran langsung kritik ketika kebijakan menuai polemik, meski persoalannya bisa berakar pada minimnya penjelasan resmi.

Dalam praktik komunikasi politik, tim komunikasi pemerintah juga diharapkan menjadi pihak pertama yang menghadapi kritik, terutama di era disinformasi dan derasnya arus opini di ruang digital. Tanpa narator kebijakan yang kuat, spekulasi dan opini liar lebih mudah menguasai percakapan publik.

Situasi yang disorot dalam polemik diplomasi ini adalah belum hadirnya figur juru bicara presiden yang kuat dan dominan dalam membangun narasi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Dampaknya, penjelasan pemerintah kerap terfragmentasi: pernyataan tersebar di berbagai kementerian dan pejabat dengan gaya serta sudut pandang berbeda, yang alih-alih memperjelas justru dapat menambah kebingungan publik.

Dalam teori komunikasi politik, agenda-setting theory menjelaskan bahwa pihak yang mampu menentukan isu utama dalam percakapan publik akan berpengaruh besar terhadap opini masyarakat. Jika pemerintah tidak cepat membangun narasi atas sebuah kebijakan, ruang tersebut cenderung diisi pihak lain, dan narasi yang muncul lebih dulu lebih mudah membentuk persepsi.

Pada akhirnya, dinamika ini menegaskan satu hal: kebijakan besar membutuhkan komunikasi yang sama besarnya. Tanpa narasi negara yang kuat, langkah diplomasi yang memiliki tujuan strategis dapat berubah menjadi sumber polemik di ruang publik.