Presiden Amerika Serikat ke-35, John F. Kennedy, pernah mengingatkan, “jangan pernah bernegosiasi karena takut, tetapi jangan takut untuk bernegosiasi.” Kutipan ini kerap dipakai untuk menggambarkan ketegangan abadi dalam diplomasi: antara keberanian mengambil risiko dan kebutuhan menjaga kepentingan.
Sejarah diplomasi Indonesia mencatat salah satu tonggak awal pada 25 Maret 1947, saat Persetujuan Linggarjati ditandatangani di Istana Rijswijk (kini Istana Negara). Delegasi Belanda dipimpin Prof. Schemerhoren, sementara delegasi Indonesia dipimpin Perdana Menteri Sutan Sjahrir—yang dalam tulisan ini disebut “Bung Kecil Pasific” dan bahkan dijuluki “Bom Atom Asia” karena kepiawaiannya berunding.
Dalam salah satu pidatonya, Sjahrir menyampaikan kiasan tentang “obor kecil” yang dinyalakan di Indonesia—obor kemanusiaan dan akal sehat—yang diharapkan mampu mengusir suasana gelap dan sesak, serta menjadi permulaan terang bagi dunia.
Dalam konteks politik luar negeri, Indonesia dikenal dengan prinsip “Bebas Aktif”, yang kerap dimetaforakan sebagai “berdiri di antara dua kaki” atau “mendayung di antara dua karang”. Prinsip ini menegaskan Indonesia tidak memihak blok kekuatan besar mana pun (bebas), namun tetap terlibat dalam upaya menjaga perdamaian dunia (aktif). Metafora “dua kaki” disebut pertama kali dipopulerkan oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya pada 1948.
Tulisan ini juga menempatkan gagasan Sjahrir sebagai contoh “diplomasi ideal”. Sjahrir menekankan bahwa “ideas have legs”—ide memiliki daya gerak. Ia menyinggung soal kekuasaan: menjalankan alat-alat kekuasaan, tetapi tidak memuja kekuasaan, serta meyakini masa depan kemanusiaan yang tidak memberi ruang bagi kekuasaan yang menghimpit kehidupan.
Berbeda dari itu, Henry Kissinger—mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan penerima Nobel Perdamaian—dikenal dengan pendekatan Realpolitik yang pragmatis. Dalam tulisan ini, Kissinger digambarkan menekankan penyeimbangan kekuasaan, keputusan sulit, dan kemampuan menavigasi krisis internasional. Ia dikaitkan dengan sejumlah kebijakan penting seperti détente dengan Uni Soviet, pembukaan hubungan dengan Tiongkok, “diplomasi ulang-alik” di Timur Tengah untuk mengakhiri Perang Yom Kippur, serta Perjanjian Perdamaian Paris yang mengakhiri keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam.
Namun, Kissinger juga disebut terkait dengan kebijakan-kebijakan kontroversial, termasuk pemboman Kamboja, keterlibatan dalam kudeta di Bolivia (1971) dan Chili (1973), dukungan pada junta militer Argentina dalam konteks “Perang Kotor”, serta dukungan terhadap Indonesia dalam invasi ke Timor Timur, dan Pakistan selama Perang Pembebasan Bangladesh serta genosida di Bangladesh. Dalam tulisan ini, Kissinger dikutip dengan pernyataan, “Kekuasaan adalah afrodisiak utama,” serta kutipan lain: “Yang ilegal kita lakukan segera. Yang tidak konstitusional membutuhkan waktu sedikit lebih lama.”
Di bagian lain, tulisan mengutip Theodore Roosevelt yang menyatakan pemimpin sebaiknya bekerja secara terbuka, sementara “bos” bekerja diam-diam: pemimpin memimpin, bos mengendalikan. Lalu, pembahasan bergeser ke dinamika diplomasi kontemporer. Pada pertengahan Februari, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio disebut mengatakan Gedung Putih ingin Eropa mengurangi ketergantungan pada kekuatan Amerika dan bahwa Washington “tidak meminta Eropa untuk menjadi negara bawahan.” Rubio dikabarkan menyampaikan hal itu di Slovakia, sehari setelah ia memberi jaminan kepada para pemimpin Eropa pada konferensi di Munich.
Konferensi Keamanan Munich (MSC) turut disorot lewat pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, yang menyebut forum itu—yang dulu dianggap acara internasional serius—telah berubah menjadi “sirkus” yang mengutamakan pertunjukan daripada substansi, khususnya terkait Iran. Dalam tulisan ini disebut penyelenggara mencabut undangan bagi pejabat senior Iran setelah kerusuhan hebat yang melanda Republik Islam, dan sebagai gantinya mengundang Reza Pahlavi, putra Shah Iran yang digulingkan pada Revolusi Islam 1979, untuk berbicara.
Reza Pahlavi disebut menggunakan kesempatan itu untuk menyerukan perubahan rezim di Iran, menghadiri demonstrasi, serta dalam wawancara dengan Reuters mendesak Amerika Serikat membom negaranya alih-alih mengadakan pembicaraan. Araghchi juga dikutip menyatakan “sedih” melihat MSC berubah menjadi “Sirkus Munich” saat membahas Iran. Ia menilai Uni Eropa tampak bingung, kehilangan bobot geopolitik di kawasan, dan menjadi kekuatan yang “tanpa tangan dan terpinggirkan” serta tidak relevan dalam pembicaraan.
Tulisan ini kemudian menyinggung perunding utama AS, Witkoff dan Kusner, yang disebut sebagai orang luar dalam diplomasi dan dinilai gagal sebagai juru runding. Ketika pembicaraan dengan Iran disebut berlarut-larut, muncul pertanyaan berapa lama Presiden Donald Trump akan melanjutkan diplomasi. Seorang mantan diplomat Amerika Latin dikutip menyimpulkan, “Mereka sebenarnya tidak peduli dengan kepentingan negara lain mana pun.”
Bagian penutup menyebut perang meledak di akhir Februari 2026. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Oman—yang ikut dalam perundingan Iran dan AS—disebut menyatakan perdamaian “dalam jangkauan”. Namun, yang terjadi justru disebut sebagai berhentinya misi diplomasi.
