Upaya diplomasi dinilai menjadi cara paling cepat untuk memulihkan arus pelayaran di Selat Hormuz, di tengah ketegangan konflik yang masih membayangi salah satu jalur perdagangan energi global tersebut.
Selat sempit di sepanjang pesisir Iran itu sebelumnya menjadi lintasan sekitar 20% perdagangan minyak mentah dan LNG dunia. Namun, sejak serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari, aktivitas pelayaran di kawasan tersebut dilaporkan menurun drastis.
Dalam situasi terbaru, lalu lintas kapal disebut lebih banyak didominasi kapal “shadow fleet” yang mengangkut kargo Iran, serta hanya sejumlah kecil kapal dari negara-negara yang tidak berpihak dalam konflik.
Iran menyatakan bersedia memberikan akses aman bagi negara-negara yang tidak bersekutu dengan Amerika Serikat dan Israel. Pendekatan tersebut membuka peluang bagi sejumlah negara, termasuk India, China, dan Pakistan, untuk tetap melintasi Selat Hormuz.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan pembatasan hanya berlaku bagi negara yang dianggap musuh. “Selat hanya ditutup bagi tanker dan kapal milik musuh Iran serta sekutunya. Yang lain bebas melintas,” ujarnya.
Sejumlah pelayaran dilaporkan tetap berlangsung. Dua kapal tanker LPG berbendera India disebut berhasil melintas pada 13 Maret, bersama tiga kapal gas besar yang membawa LPG Iran menuju China. Selain itu, kapal tanker tujuan Pakistan juga dilaporkan dapat melintas tanpa gangguan, termasuk pada 15 Maret.
Pemerintah India juga disebut tengah bernegosiasi dengan Iran untuk memastikan jalur aman bagi enam kapal LPG tambahan, yang berpotensi diikuti oleh pengiriman minyak mentah.
Kepala keamanan maritim asosiasi pelayaran BIMCO, Jakob Larson, menilai jalur diplomatik lebih efektif untuk mengurangi risiko serangan terhadap kapal dagang tertentu. Menurut dia, mengurangi motivasi Iran untuk menyerang bisa lebih mudah dicapai melalui pendekatan diplomasi.
Sementara itu, opsi penggunaan kekuatan militer untuk membuka kembali jalur pelayaran dinilai masih menghadapi banyak tantangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya meminta negara-negara sekutu mengerahkan kapal militer sebagai pengawal, tetapi respons yang muncul disebut masih terbatas.
Sejumlah negara—termasuk Inggris, Prancis, Italia, Jepang, Kanada, Jerman, dan Belanda—dilaporkan menyatakan kesiapan mendukung upaya pengamanan, namun belum ada komitmen konkret terkait operasi militer langsung. Trump juga mengkritik sikap tersebut dan menyebut pembukaan Selat Hormuz sebagai “operasi militer sederhana”.
