Kondisi pada kuartal pertama 2022 dinilai menjadi periode yang menantang bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Dari sisi domestik, pandemi Covid-19 masih menjadi perhatian, terutama saat varian Omicron merebak pada awal tahun. Dari sisi eksternal, meningkatnya tekanan geopolitik Rusia–Ukraina dipandang berpotensi memengaruhi kinerja ekonomi nasional melalui jalur harga komoditas, inflasi, dan perdagangan global.
Omicron dinilai berdampak lebih ringan
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Abdurohman (Rahman), menyatakan dampak gelombang Omicron tidak seberat yang sempat dikhawatirkan. Ia menilai gejala yang relatif ringan membuat tekanan terhadap fasilitas kesehatan lebih terkendali, sementara mobilitas masyarakat mulai meningkat.
Di saat yang sama, ekonom sekaligus Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri menyoroti adanya pengetatan kebijakan terkait pandemi, termasuk kenaikan level PPKM di sejumlah daerah yang menjadi pusat perekonomian, sebagai salah satu faktor yang turut membentuk dinamika pemulihan pada periode tersebut.
Risiko dan peluang dari ketegangan Rusia–Ukraina
Yose menilai perubahan geopolitik yang cepat, khususnya perang antara Rusia dan Ukraina, berpotensi berdampak pada perekonomian nasional. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid juga mengingatkan Indonesia perlu mewaspadai dinamika geopolitik global yang memicu kenaikan harga pangan dan energi, serta potensi lonjakan inflasi global yang dapat menekan sektor pangan, energi, dan keuangan.
Menurut Arsjad, ketegangan Rusia–Ukraina menuntut penyesuaian strategi kebijakan ekonomi dan dunia usaha untuk pemulihan ekonomi 2022. Pelaku usaha diminta mencermati dampaknya terhadap dunia usaha secara umum dan bisnis perusahaan, terutama pada sektor energi, pangan, dan perdagangan.
Arsjad menyebut Rusia merupakan salah satu pemasok energi terbesar di dunia dengan pasokan gas alam mencapai 16% dan minyak 11%. Sementara Ukraina disebut sebagai pemasok gandum terbesar bagi Indonesia. Dalam jangka pendek, kenaikan harga energi dan pangan global dinilai dapat memicu inflasi.
Meski demikian, Arsjad melihat ada potensi implikasi positif berupa peluang peningkatan pendapatan ekspor Indonesia seiring naiknya harga energi dan komoditas pangan global. Namun, ia menilai dalam jangka menengah dan panjang, inflasi global dapat menghambat pemulihan, terutama jika konflik berkepanjangan dan menekan pertumbuhan ekonomi dunia yang baru mulai pulih.
Yose juga menyinggung kemungkinan dampak positif di beberapa sektor, termasuk dari sisi perpajakan, karena adanya windfall profit akibat kenaikan harga komoditas. Namun ia menilai dampak negatif lebih dominan pada banyak sektor, misalnya transportasi yang terdampak kenaikan harga energi, serta beberapa sektor makanan akibat pengetatan pasokan.
Menurut Yose, dampak yang dirasakan Indonesia cenderung bersifat sementara karena penyesuaian pasokan di tingkat global dapat terjadi, misalnya ketika produsen lain meningkatkan produksi. Ia menilai harga minyak dapat tetap tinggi, tetapi berpotensi turun dari titik puncaknya.
Tiga tantangan pemulihan ekonomi 2022
Yose mengidentifikasi tiga tantangan utama yang membayangi pemulihan ekonomi Indonesia pada 2022.
Kerentanan Covid-19. Yose menilai pandemi mulai memasuki fase endemik, tetapi masih riskan. Ia menyoroti penurunan antusiasme vaksinasi sebagai faktor yang dapat membuat situasi tetap rentan.
Adaptasi dan transformasi, terutama digital. Yose menyebut transformasi digital dalam dua tahun terakhir berlangsung pesat, tetapi masih ada prasyarat yang belum memadai, seperti infrastruktur, keterampilan dan talenta, serta literasi pengguna. Ia juga menilai penyesuaian kerangka kebijakan diperlukan karena karakter ekonomi digital berbeda dengan kerangka ekonomi konvensional.
Akselerasi isu lingkungan dan iklim. Yose menilai perubahan aspirasi global terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim mendorong Indonesia untuk beradaptasi.
Rahman menyatakan pandemi turut mengakselerasi tren perubahan, termasuk digitalisasi. Ia menilai transaksi digital Indonesia termasuk yang kuat di kawasan ASEAN dan masyarakat cepat beradaptasi. Namun, ia mengakui pemerintah perlu terus mendorong infrastruktur pendukung, termasuk investasi di bidang TIK (ICT).
Terkait isu lingkungan, Rahman mengatakan pemerintah telah memasukkan agenda tersebut dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Ia menyebut komitmen terlihat melalui kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca.
Arah kebijakan yang disorot pelaku usaha dan ekonom
Arsjad menilai pemerintah perlu melakukan transformasi struktur ekonomi yang selama ini didominasi konsumsi rumah tangga, yang disebut mencapai 56% dari total PDB. Menurutnya, secara bertahap porsi tersebut perlu dialihkan ke sektor yang lebih produktif untuk mendorong investasi dan ekspor, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan berkontribusi pada penurunan pengangguran serta kemiskinan.
Ia juga menyebut implementasi UU Cipta Kerja dan UU Perpajakan sebagai upaya meningkatkan daya tarik investasi dan iklim usaha, sekaligus memperkuat daya saing. Dalam jangka pendek, Arsjad menekankan pentingnya kebijakan menjaga stabilitas harga, terutama pangan dan energi, serta kesiapan transformasi digital dan inovasi.
Sementara itu, Yose menyoroti keterlibatan Indonesia dalam perekonomian global yang ia nilai cenderung rendah. Ia menyebut rasio FDI terhadap PDB Indonesia jarang di atas 2%, dibandingkan Thailand yang disebut biasanya di atas 3,5% dan Vietnam sekitar 6%. Menurut Yose, hal ini dapat terkait dengan kebijakan Indonesia yang dinilai kurang terbuka dibanding negara lain di kawasan.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022
Terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022, Yose memperkirakan Indonesia dapat tumbuh 5–5,5% dengan asumsi tidak ada gelombang baru pandemi. Ia menilai sektor eksternal dapat terbantu oleh kenaikan permintaan terhadap komoditas Indonesia, namun tetap bergantung pada penanganan isu kesehatan.
Arsjad menyatakan optimisme target pertumbuhan 4,7–5,5% dapat tercapai, dengan melihat geliat dunia usaha dan konsumsi masyarakat sejak akhir 2021 hingga Februari 2022. Ia merujuk sejumlah indikator, antara lain Indeks Harga Konsumen (IHK) yang meningkat menjadi 108,24, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik menjadi 113,1, Indeks Perdagangan Besar berada pada level 108,46, serta Indeks Penjualan Ritel yang disebut terus tumbuh hingga 202,8.
Arsjad juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah melalui pelonggaran APBN lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memperkuat sisi penawaran dan permintaan. Ia menilai kebijakan tersebut membantu koordinasi sumber daya kesehatan dan bantuan sosial dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam penanganan pandemi.
