Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan perekonomian Indonesia tetap bergerak stabil di tengah ketidakpastian global, mulai dari dinamika ekonomi internasional hingga gejolak geopolitik.
Pernyataan itu disampaikan Destry dalam agenda peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) yang digelar secara daring dari Jakarta, Jumat (27/2). Ia menekankan peran strategis BI dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan nasional melalui bauran kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial.
Menurut Destry, kunci menjaga ketahanan ekonomi terletak pada koordinasi dan sinergi antar-pemangku kepentingan. Dengan arahan kebijakan yang jelas, institusi keuangan, regulator, dan pelaku usaha dapat bergerak seirama untuk memastikan pertumbuhan tetap berada pada jalurnya meski menghadapi guncangan global maupun domestik.
“Ini seperti satu kapal besar yang kita dayung bersama-sama semuanya fokus ke tujuan yang sama dengan satu kepemimpinan yang kokoh,” ujarnya.
Ia menyebut salah satu instrumen utama yang dijalankan BI adalah kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM). Dalam dua tahun terakhir, kebijakan tersebut disebut telah memberikan total insentif hingga Rp427,5 triliun kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk sektor inklusi dan produktif.
Dari sisi kesehatan sistem keuangan, Destry menyampaikan indikator perbankan berada pada level yang kuat. Rasio alat likuiditas bank tercatat 27,6%, sedangkan capital adequacy ratio (CAR) mencapai 25,9%, jauh di atas batas minimum 8%.
Meski demikian, ia menilai pertumbuhan kredit masih berada di bawah potensi, sehingga BI terus mendorong ekspansi kredit yang produktif dan inklusif.
Destry menambahkan, kombinasi kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial, yang turut didukung kebijakan terkait keuangan hijau dan inklusi, dinilai menjadi fondasi bagi stabilitas ekonomi dan sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.
Ia juga menyatakan, dengan komitmen dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dinilai siap melangkah menuju kondisi ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan produktif.
